Seiring palu majelis hakim, maka jelaslah status armada penerbangan berjadwal Batavia Air. Status baru itu adalah Batavia Air dinyatakan pailit!
Majelis hakim mengamini permohonan pailit kreditor PT Metro Batavia, operator Batavia Air. Putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta melalui permohonan pailit yang mengabulkan permohonan yang diajukan International Lease Finance Corporation, Rabu (30/1).
Keputusan untuk memailitkan maskapai yang dikenal dengan logo Trust Us to Fly ini karena telah memenuhi syarat-syarat kepailitan. Yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya kreditor lain. Syarat ini merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUPKPU).
Perihal utang, Batavia Air diwajibkan membayar sewa pesawat senilai AS$4.688.064,07, juga biaya cadangan, dan bunga yang tertuang dalam Aircraft Lease Agreement tertanggal 20 Desember 2009. Namun, Batavia tak lagi mampu membayar utang-utang tersebut sejak 2009 lalu dan jatuh tempo pada 13 Desember 2012.
Tak ada kemampuan Batavia disebabkan karena force majeur, yaitu kalah tender pelayanan transportasi ibadah haji dan umroh ini. Hal ini menjadi biang kerok tersendatnya pembayaran. Karena, pesawat yang disewa tersebut diperuntukkan melayani penumpang yang hendak melakukan ibadah haji dan umrah ke Mekah-Madinah. Sehingga, sumber pembayaran sewa pesawat berasal dari pelayanan penumpang yang melakukan ibadah haji dan umrah.
Majelis tak mengalami kesulitan memutuskan perihal keberadaan utang ini. Soalnya, Batavia Air dengan tegas mengakui utang-utang tersebut. Alhasil, pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna di persidangan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 164 HIR.
“Sehingga, utang tersebut tidak perlu dibuktikan lagi,” ucap Ketua Majelis Hakim Agus Iskandar, Rabu (30/1).
Terkait dalil force majeur, majelis hakim berpendapat klausul tersebut harus dicantumkan dalam perjanjian. Namun, Batavia Air tidak dapat membuktikan dalil tersebut. Untuk itu, majelis hanya mempertimbangkan apa yang dapat dibuktikan saja.
Selain memenuhi unsur utang, Batavia Air juga memiliki utang senilai AS$4.939.166,53 yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012 kepada perusahaan lain, Sierra Leasing Limited. Utang ini juga timbul dari sewa-menyewa pesawat yang dituangkan ke dalam Aircraft Lease Agreement tertanggal 6 Juli 2009.
Lantaran telah memenuhi syarat-syarat kepailitan, majelis hakim tidak dapat menolak permohonan pailit tersebut. Atas hal itu, majelis menunjuk Andra Reinhard Sirait, Turman Panggabean, Permata N Daulay, dan Alba Sukmahadi sebagai tim kurator Batavia Air. Sedangkan posisi hakim pengawas, majelis sepakat menunjuk Nawawi.
Sementara itu, kuasa hukum Batavia Air, Raden Catur Wibowo menyatakan pikir-pikir dulu untuk mengajukan upaya hukum, kasasi. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) UU KPKPU, Batavia memiliki waktu selama 8 hari untuk memberikan putusan upaya hukum.
Namun, Catur mengatakan bahwa pihak manajemen Batavia Air menerima putusan pailit tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dengan sangat terpaksa Batavia Air secara resmi behenti beroperasi. Dan sesuai dengan pasal 24 UU KPKPU, seluruh urusan Batavia Air akan beralih kepada kurator baik urusan endorse tiket penumpang, pajak, maupun penyelesaian karyawan Batavia tepat pada pukul 00 tanggal 31 Januari 2013 ini.
Ketika ditanya hukumonline untuk belajar dari kasus Telkomsel agar tetap beroperasi, Catur mengatakan bahwa kasus tersebut berbeda. Pasalnya, industri penerbangan tidak sama dengan industri telekomunikasi. Akibat dari permohonan pailit ini, semua pemilik pesawat telah menarik pesawat-pesawatnya, Alhasil, Batavia hanya memiliki 14 pesawat yang diberdayakan.
“Dan itu sangat berat hanya mengoperasikan 14 pesawat. Kalau sudah ditarik, apa yang mau kita operasikan,” pungkas Catur usai persidangan.