Kedua, RUU Cipta Kerja berpotensi memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria di Indonesia. Kemudahan dan jaminan fasilitasi proses pengadaan tanah bagi kepentingan investasi berpotensi mengakibatkan terjadinya perampasan, penggusuran, dan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan infrastruktur dan bisnis. Bahkan, mungkin meningkatkan diskriminasi hak petani dan masyarakat adat.
Ketiga, berpotensi melemahkan eksistensi dan penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). ELSAM berpendapat RUU Cipta Kerja berupaya mengaburkan dan melemahkan beberapa ketentuan mengenai pengawasan. Begitu pula mengaburkan penegakan hukum perdata dan pidana lingkungan hidup yang akan mempengaruhi ketaatan kalangan bisnis terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. “Nampak dengan jelas dan gamblang bahwa model penyusunan RUU Cipta Kerja ini dilakukan dengan gaya konservatif,” ujarnya.
(Baca juga: Begini Alasan Pemerintah Tetap Dorong RUU Cipta Kerja).
Terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menambahkan sejumlah persoalan dalam draf RUU Cipta Kerja belakangan terkuak. Padahal, RUU Cipta Kerja ini merupakan etalase wajah hukum pemerintahan Jokowi. Mestinya, pemerintah memastikan secara substansial RUU Cipta Kerja tak keluar dari koridor reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan bersama-sama pada 21 tahun silam. “RUU Cipta Kerja justru harus menguatkan bangunan reformasi dan demokrasi,” ujarnya.
Ferdian juga berharap Pemerintah merespons tuntutan sejumlah komponen masyarakat, dengan cara menarik bagian-bagian yang sangat fatal kesalahannya. Pemerintah jangan menyerahkan ‘bola api’ RUU Cipta Kerja ke DPR. Lebih baik disusun ulang di pemerintah agar draftnya lebih baik. “Pemerintah tak perlu gengsi untuk menarik draft RUU Cipta Kerja tersebut. Pemerintah juga tidak akan kehilangan muka jika menarik draft RUU Cipta Kerja ini,” katanya.
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ini berpendapat, penarikan RUU Cipta Kerja ini sebagai upaya mencegah kerusakan yang bakal muncul. Pendek kata, mencegah kerusakan harus diutamakan pemerintah ketimbang mendorong kemanfaatan yang diharapkan dari RUU Cipta Kerja tersebut.
Mekanisme penarikan
Lebih lanjut Ferdian berpendapat, mekanisme penarikan seebuah RUU yang belum di bahas oleh DPR dan pemerintah masih terbuka peluang. Menurutnya ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur hal tersebut.
Pasal 70 ayat (1) menyebutkan, “RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden”. Faktanya, surat presiden (Surpres) tentang RUU Cipta Kerja hingga masa sidang terakhir belum pula dibacakan dalam rapat paripurna. Secara normatif, kata Ferdian, draft RUU Cipta Kerja ini dapat ditarik oleh Presiden dari DPR.
Pasal 9 ayat (1) Peraturan DPR No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan RUU menyebutkan, “RUU yang telah diajukan Presiden kepada DPR sebelum memasuki pembahasan pada pembicaraan tingkat I dapat dilakukan penarikan”. Sementara mekanisme penarikan RUU dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan DPR No. 3 Tahun 2012. Ayat (3) beleid ini menyebutkan, “Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Presiden secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan disertai 6 penjelasan alasan penarikan dan dibubuhi tanda tangan Presiden”.
Menurutnya pasca ditarik, pemerintah mesti bersungguh-sungguh memperbaiki substansi dan muatan materi yang dinilai banyak menabrak prinsip reformasi dan demokrasi. Begitu pula konsolidasi di internal pemerintah harus segera dilakukan dalam penyusunan draf RUU Kerja ini.
“Pemerintah agar menginisiasi perubahan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar hukum dalam penyusunan RUU yang berkarakter omnibus law,” pungkasnya.