Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat sipil menyambangi dan mendesak pimpinan DPR untuk menyurati Presiden SBY untuk membebaskan Wilfrida. Lewat desakan itu DPR berjanji mengirim surat kepada pemerintah. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, peran DPR sangat signifikan dengan cara mengirimkan surat ke pemerintah maupun parlemen Malaysia. Selain DPR, Pemerintah Indonesia, kata Anis, juga perlu melakukan diplomasi maupun negoisasi kepada pemerintah dan parlemen Malaysia.
“Jadi masih ada waktu dan dukungan ini lebih besar sehingga pemerintah juga bisa lebih termotivasi untuk melakukan upaya-upaya yang lebih serius,” ujar Anis.
Dalam keterangan pers, Anis menyebut Migrant Care bekerjasama dengan Change.org mengupayakan Wilfrida mendapat dukungan yang lebih luas. Dukungan itu diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan hakim yang menjatuhkan putusan sela pada 30 September 2013. Selain itu Migrant Care bakal terus mengawal langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam membela Wilfrida. Serta memperjuangkan pembebasan Wilfrida lewat UN High Level Dialogue on Migration and Development di PBB yang bakal berlangsung pada 30 September-4 Oktober 2013 di New York, Amerika Serikat.
“Di luar proses hukum yang tengah berlangsung, pemerintah Indonesia dan Malaysia harus lebih pro aktif dalam melakukan penyelidikan dugaan keterlibatan sindikat perdagangan manusia lintas negara yang melakukan perekrutan terhadap Wilfrida Soik ke Malaysia,” pungkas Anis.