Terakhir mengenai penerapan mekanisme repo SBN. Sekadar pengetahuan, repo SBN adalah kegiatan pengelolaan likuiditas oleh BI melalui transaksi reverse repo dengan underlying asset SBN yang diperoleh dari pihak lain yang ditetapkan antara lain Dana Pensiun dan Asuransi.
Dengan demikian, kepemilikan SBN oleh lembaga-lembaga yang selama ini lebih dipegang hingga jatuh tempo, diharapkan dapat diperdagangkan dalam transaksi sekunder sehingga mendukung pendalaman pasar keuangan domestik, sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengkayaan instrumen moneter oleh BI. Dalam rangka implementasi kebijakan ini, BI akan bekerja sama dengan pemerintah dan berbagai instansi/lembaga terkait untuk mempersiapkan berbagai ketentuan dan mekanisme yang diperlukan.
Darmin menegaskan, berbagai langkah kebijakan akan diimplementasikan secara bertahap sejak Juni 2010 dan dievaluasi dari waktu ke waktu. “Dengan pengumuman kebijakan yang lebih awal, diharapkan akan memberi ruang bagi pelaku pasar untuk melakukan penyesuaian,” tandasnya.
Kebijakan yang dikeluarkan BI tersebut mendapat acungan jempol dari DPR. Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, sudah seharusnya BI mengeluarkan peraturan tersebut. Menurutnya, dengan aturan semacam itu pengendalian moneter bisa terkelola dengan baik. Namun, ia mempertanyakan mengapa BI baru mengeluarkan kebijakan itu sekarang. “Kenapa baru sadar, harusnya dari dulu sudah dikeluarkan,” katanya.