“Tapi, siapapun alat kelengkapan yang ditugaskan membahas draf RUU Cipta Kerja bakal melibatkan semua komponen di parlemen,” lanjutnya.
Dia mencontohkan anggota Baleg terdiri dari anggota dewan dari lintas komisi, sehingga ketika dibahas di Baleg sudah melibatkan anggota dewan dari beragam komisi yang di DPR. Menurutnya, pentingnya melibatkan banyak komponen dalam pembahasan lantaran RUU ini terkait berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Anggota Komisi VI DPR itu menyarankan berbagai isu permasalahan yang ada dalam draf RUU Cipta Kerja dapat diantisipasi (dijawab) masing-masing fraksi agar pembahasan tidak molor. Baleg bakal menunggu rapat Bamus perihal siapa yang bakal diputuskan membahas draf RUU Cipta Kerja ini. Bila sudah pasti, masing-masing fraksi bakal membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Cipta Kerja.
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya berharap pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja dapat diamanatkan ke Baleg. Namun, semua bergantung dari keputusan rapat Bamus. Dia berjanji bakal mengundang semua pihak berkepentingan untuk memberikan catatan terhadap draf RUU Cipta Kerja.
“Kalau diputuskan dibahas di Badan Legislasi, saya akan undang semua pihak untuk memberi catatan dan masukannya. Termasuk serikat pekerja, organisasi lingkungan, organisasi HAM, semuanya,” janjinya.
Lebih lanjut politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menilai omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai sebuah terobosa yang akan mengatur banyak hal demi penciptaan kesempatan kerja yang seluas-luasnya. Meski begitu, terobosan itu perlu dibahas dengan hati-hati dengan memperhatikan berbagai kemungkinan dampak yang akan muncul di kemudian hari.
“Karena RUU ini bukan hanya bicara kepentingan hari ini, namun juga tentang masa depan yang akan dihadapi generasi penerus,” terangnya.