Hukumonline menerima audiensi perkumpulan Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI) secara daring pada Senin (29/5/2023). Terdapat tiga tujuan utama yang disampaikan HKPSI dalam audiensi tersebut. Setidaknya kolaborasi yang diajukan sebagai bagian kerjasama atas berbagai kegiatan worksop yang telah digelarnya sebelumnya.
Kooordinator Pusat HKPSI Desy Fitra Anggraeni mengatakan saban bulannya organisasi yang dipimpinnya kerap menggelar workshop yang terbuka untuk umum. Atas dasar itulah HKPSI menyodorkan kolaborasi dalam bentuk kerjasama dengan Hukumonline. Setidaknya ada 3 bentuk kerjasama yang diajukan.
Pertama, pengajuan agar Hukumonline menjadi media partner HKPSI hingga Februari 2024 mendatang. Kedua, terkait dengan pelatihan menulis berita, artikel pada platform instagram secara baik dan benar. Ketiga, kerjasama jurnalistik dengan pemberitaan terkait kegiatan yang diadakan oleh HKPSI berupa event nasional, yang akan diadakan pada Januari mendatang.
“Yaitu National Moot Court Competition dan bulan Februari akan diselenggarakan musyawarah nasional,” ujar Desy Fitra Anggraeni dalam audiensi tersebut.
Baca juga:
- Delegasi FH UGM Wakili Indonesia di Kompetisi Peradilan Semu Internasional
- Tips Membuat Esai bagi Mahasiswa Baru Jurusan Hukum
- Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum
Dia menuturkan, organisasi HKPSI merupakan perhimpunan mahasiswa fakultas hukum (FH) di Indonesia yang menaungi di bidang peradilan semu baik pidana atau perdata. HKPSI setidaknya telah memiliki 40 anggota yang terdiri dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta.
Seperti perguruan tinggi di Aceh, Medan, Riau, Bangka Belitung, Lampung, Jambi, Bengkulu, Banten, Jakarta, Bekasi, Cianjur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Madura, Bali. Kemudian ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Saat ini, Sekretariat HKPSI berada di FH Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Selain menggelar kompetisi peradilan semu nasional, Desy menjelaskan HPSI merupakan wadah yang berfungsi sebagai platform bagi mahasiswa-mahasiswa FH di Indonesia yang terlibat dalam peradilan semu. Tujuannya agar saling berinteraksi dan berbagi informasi mengenai perkembangan dinamika hukum saat ini.
“Kami setiap tahunnya adakan musyawarah nasional. Jadi teman-teman di berbagai wilayah itu bergabung jadi satu (dalam forum musyawaran nasional) untuk memberi laporan pertanggungjawaban, AD/ART, kepengurusan selanjutnya dan program nasional. Rencananya Februari 2024 kami akan adakan musyawaran nasional di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta,” jelas Desy.
Menanggapi Desy, Partnership and Community Specialist Hukumonline Ilham Maulana menyampaikan komitmen dan dukungan penuh Hukumonline terhadap HKPSI. Pasalnya hal tersebut sejalan dengan visi Hukumonline sebagai media hukum yang memberi informasi dan edukasi serta penguatan literasi bagi semua kalangan termasuk mahasiswa FH di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta.
“Apa yang dipurpose ke Hukumonline sebagai media partner mendukung sekali. Kalau ada teman-teman HKPSI ada kegiatan tinggal menghubungi kami saja. Di Hukumonline ada kabar kampus jika ada kegiatan, perlombaan bersedia untuk meliput,” jelas Ilham.
Sebagai informasi, HKPSI berdiri sejak tahun 2006 di Jakarta dalam Event National Moot Court Competition di Universitas Trisakti. Dalam hal ini para pendiri HKPSI, mewadahi bagi mahasiswa FH di Indonesia terutama yang berkecimpung di dunia peradilan semu untuk dapat saling transfer knowledge. Kemudian bertukar informasi atas perkembangan dunia peradilan semu maupun praktisi di era sekarang, dan menentukan jadwal kompetisi peradilan semu agar tidak saling berbenturan.
Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia dan berkelindan dengan visi misi HKPSI, hajatan besar berupa kompetisi tingkat nasional di bidang peradilan semu Indonesia menjadi acara besar di depan mata. Yakni National Moot Court Competition. Karena itulah HKPSI mengadakan berbagai program kerja berupa workshop nasional, webinar, sharing session terkait peradilan semu antar Universitas, dan keilmuan lainnya di bidang hukum.