Salah satu pengaturan tindak pidana khusus di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang penting bagi penegakan demokrasi adalah soal pemilihan umum (pemilu) termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Hajatan nasional berkala itu tidak hanya butuh diatur sistem, manajemen, penyelenggaraan dan penyelenggaranya, tahapan, serta hasilnya saja. Butuh juga pengaturan sanksi tegas dengan pemidanaan agar kualitas pemilihan demokratis bisa tercapai optimal.
“Buku ini kami dedikasikan untuk penguatan proses demokrasi di negara kita,” kata para penulis dalam prakata buku ini. Literatur tentang kerangka hukum pemilu/pilkada memang berlimpah. Namun, tidak banyak yang khusus membahas segala aspek berkaitan tindak pidana pemilu. Padahal, memahami jerat terberat dari pemilu penting bagi semua pihak yang terlibat.
Hal yang membedakan bobot buku ini adalah salah satu pakar yang menulisnya seorang profesor hukum pidana kenamaan, Topo Santoso. Jika Anda lupa siapa Topo Santoso, ia adalah orang kedelapan yang berhasil menyandang gelar Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia sejak masih bernama Rechthogeschool di tahun 1924.
Dibandingkan tujuh seniornya, Topo Santoso adalah orang pertama dari deretan profesor itu yang menulis buku studi hukum pidana mulai dari kulit hingga dagingnya. Salah satunya bahkan menjadi buku studi lengkap hukum pidana Indonesia pertama yang ditulis profesor Indonesia untuk terbit di Inggris. Topo juga pernah memimpin Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai Dekan periode 2013-2017.
Topo biasa berkolaborasi dengan para murid dan kolega juniornya dalam menulis buku selain karya solonya. Buku berjudul Hukum Pidana Pemilu kali ini ia tulis bersama Hariman Satria, dosen hukum pidana Universitas Muhammadiyah Kendari.
“Kami berharap buku ini bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti para penyelenggara pemilu di berbagai tingkatannya dan DKPP, para pemantau dan aktivis pemilu, kalangan partai politik, para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum serta sosial-politik, para peneliti, dan masyarakat luas,” karta para penulis di akhir prakata mereka.
Buku ini berisi sembilan Bab. Bab 1 adalah uraian pengantar yang hampir selalu ada dalam setiap buku karya Topo. Latar belakang umum isi buku selalu disajikan di sini seperti semacam pemanasan sebelum ‘menguliti’ satu demi satu rinciannya. Topo dan Hariman memastikan di bab ini bahwa buku yang mereka tulis membahas hukum pidana dalam arti luas. Baik substansi hukum pidana pemilu maupun hukum acara pidana pemilu dibahas dalam buku setebal tiga ratusan halaman ini.
Konsep-konsep kunci yaitu negara hukum, pemilu demokratis, partai politik, dan penyelenggara pemilu disajikan di Bab 2 berjudul Kepemiluan di Indonesia. Selanjutnya Bab 3 berjudul Hukum Pidana dan Pemilu yang menjelaskan karakteristik hukum pidana pemilu yang khas karena berkaitan dengan hukum administrasi. Bab 4 berjudul Tindak Pidana Pemilu dan Bab 5 berjudul Stelsel Pidana Pemilu saling melengkapi uraian hukum pidana materiil. Bab 6 berjudul Hukum Acara Pidana Pemilu khusus berisi uraian aspek formil dari hukum pidana pemilu.
Bagian yang menarik soal penerapan hukum pidana pemilu disajikan di Bab 7 berjudul Putusan Pidana Pemilu. Penulis menghimpun sejumlah contoh putusan pidana dalam pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020. Data diperoleh dari Badan Pengawas Pemilu Pusat. Sayangnya bab ini tidak mengambil contoh putusan untuk dibedah dan dianalisis. Meski begitu, kedua penulis menyajikan dengan baik data-data kuantitatif dan kategori pelanggaran pidana yang diputus termasuk provinsi lokasi perkara.
Tambahan khusus yang memperkaya isi buku ini adalah Bab 9 berjudul Tindak Pidana Pemilu Perspektif Kriminologi. Selain itu, Bab 10 secara khusus mempertajam ulasan tanggung jawab partai politik dengan judul Tanggung Jawab Pidana Partai Politik. Tersedia indeks yang memudahkan penelusuran ulang kata kunci penting. Sayang sekali buku ini minim ilustrasi grafis dan tabel sebagai fitur bantu bagi pembaca. Namun, para pihak yang berkepentingan dan agar aman dari jerat pidana pemilu tidak akan kecewa jika membacanya sampai tuntas.