Bisnis waralaba mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Perkembangan ini terlihat dari banyaknya outlet waralaba yang menjamur di kota-kota besar. Bukan hanya waralaba nasional, waralaba asing turut meramaikan bisnis waralaba di dalam negeri. Belakangan, pemerintah sadar bahwa perkembangan waralaba sudah di luar kendali. Pemerintah pun mengeluarkan beberapa regulasi guna menertibkan dan membatasi bisnis waralaba di Indonesia.
Beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah Permendag No. 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Permendag No.68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern dan Permendag No. 07/M-DAG/PER/2/2013 tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman. Namun tetap saja, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah menuai kritik dari beberapa pihak.
Contohnya saja Permendag No.07 Tahun 2013. Permendag ini membatasi kepemilikan pribadi sebanyak 250 outlet. Jumlah ini dinilai terlalu banyak. Apalagi peraturan ini tetap berlaku untuk waralaba asing. Menurut Komisioner Pendidikan dan Pemberdayaan UKM Asosiasi Franchise Indonesia (AFI),Bije Wijayanto,pemerintah lupa untuk mengatur mekanisme pembatasan waralaba asing. Soalnya, waralaba asing di Indonesia tidak diberikan hak untuk mewaralabakan ke pihak lain.
“Setahu saya, pihak asing tidak diberikan hak untuk men-sub-kan ke pihak lain. Nah kalau ada franchise asing yang sudah memiliki gerai lebih dari 250 bagaimana mekanismenya? Karena setahu saya mereka tidak punya hak untuk itu,” kata Bije di Jakarta, Kamis (22/3).
Selain itu, lanjutnya, pembatasan gerai waralaba sebanyak 250 dinilai terlalu banyak untuk franchise asing. Dengan pembatasan tersebut, asing masih memiliki peluang untuk memperbanyak jumlah waralaba. Padahal, kata Bije, semangat lahirnya Permendag tersebut adalah untukmembatasi franchise asing di Indonesia.
Bijemengaku pihaknya telah memberi masukan kepada pemerintah agar memberikan pembedaan aturan antara waralaba asing dan nasional. Namun, lanjutnya, pemerintah berkilah bahwa aturan tersebut tak bisa diterapkan lantaranakan berbenturan dengan aturan yang dikeluarkan oleh World Trade Organization (WTO). WTO mengeluarkan kebijakan bahwa tak ada perlakuan berbeda antara waralaba asing dan nasional.
Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perdagangan dan Revisi Undan-Undang Perindustrian, Bije berharap aturan waralaba dapat diperjelas. Apalagi, aturan Kemendag tidak begitu memperjelas konsep waralaba asing yang ingin mewaralabakan bisnisnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menyatakan setuju terkait rencana pembedaan aturan antara asing dan nasional. Untuk itu, Aria memastikan akan mengatur waralaba asing dan nasional. Waralaba asing akan diberi batasan mengekspansi usaha dan waralaba nasional diberi keleluasaan untuk membuka usaha ke seluruh pelosok Indonesia. "Sepakat untuk waralaba asing dibatasi," tegasnya.
Pembatasan waralaba asing, lanjutnya, akan ditindaklanjuti terlebih dahulu dengan Permendag dalam jangka dekat ini. Sementara dalam jangka panjang Komisi VI akan mengatur hal tersebut di dalam RUU Perdagangan.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Sri Agustina mengatakan aturan waralaba tersebut tidak menimbulkan monopoli. Ia menilai, aturan ini justru memberikan peluang besar kepada pihak lain untuk ikut berkecimpung dalam bisnis waralaba. “Justru ini tidak memberikan peluang untuk monopoli,” kata Sri.
Untuk mengawasi dan menilai perkembangan waralaba, Sri mengatakan pemerintah tengah menyiapkan pembentukan tim pengawas dan tim penilai. Tim ini diperlukan untuk menilai pihak-pihak yang ingin berbisnis waralaba atau yang ingin membuka bisnis waralaba. Terutama penilaian sebelum penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
“Ini nanti di cek kebenarannya. Jika tim ini meragukan bisnis tersebut, ya tidak diizinkan,” pungkas Sri.