Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta hingga Batasan Jumlah Gratifikasi
10 Artikel Klinik Terpopuler:

Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta hingga Batasan Jumlah Gratifikasi

Soal aturan jangka waktu pelaksanaan ibadah haji bagi karyawan hingga hukumnya menempati rumah kosong tanpa izin pemiliknya turut dibahas Klinik Hukumonline.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Klinik Hukumonline senantiasa menjawab pertanyaan dari masyarakat umum dalam bentuk artikel tanya-jawab yang memuat ragam informasi hukum berkualitas dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.

Selain berupa artikel, kami juga mengemas ragam obrolan hukum dalam sebuah podcast berjudul Hukumonline Podcast melalui berbagai platformpodcast yang tersedia. Berbagai infografis dan video YouTube juga diproduksi oleh tim Klinik Hukumonline sebagai alternatif dari bacaan artikel yang panjang.

Dari pemantauan sepekan yang lalu, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler. Dari aturan gaji ke-14 untuk karyawan swasta hingga aturan jangka waktu pelaksanaan ibadah haji bagi karyawan. Yuk kita baca satu per satu biar semakin #MelekHukum!

  1. Aturan Gaji Ke-14 untuk Karyawan Swasta

Dalam UU Ketenagakerjaan dan aturan pelaksananya, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai gaji ke-14. Umumnya, gaji ke-14 bagi karyawan swasta didasarkan pada fungsi gaji ke-14 itu sendiri; apakah sebagai bonus semata atau sebagai tunjangan hari raya.

  1. Pasal 480 KUHP tentang Penadahan

Pasal 480 KUHP melarang setiap orang untuk membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan. Pasal ini dikenal dengan pasal penadahan. Lalu, apa saja unsur pasal dan padanan aturannya dalam KUHP baru?

  1. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, umumnya dimuat dalam konsiderans undang-undang maupun dalam naskah akademiknya, serta di dalam peraturan daerah. Apa arti dari masing-masing landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis? 

  1. Adakah Batasan Jumlah Gratifikasi?

Gratifikasi merupakan pemberian secara luas di luar gaji, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Suatu gratifikasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jika memenuhi ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001. Lalu, berapa batasan jumlah gratifikasi itu?

  1. Hukumnya Menempati Rumah Kosong Tanpa Izin Pemiliknya

Menghuni suatu rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan cara sewa menyewa dan harus atas persetujuan atau izin pemilik rumah dengan perjanjian tertulis. Lantas, bagaimana jerat hukum bagi pelaku yang menempati rumah kosong tanpa izin pemilik rumah?

  1. Bisakah Menuntut Biaya Servis Mobil Pinjaman kepada Pemiliknya?

Pinjam meminjam suatu barang dapat digolongkan sebagai bentuk pinjam pakai sebagaimana diatur di dalam Pasal 1740 KUH Perdata. Dalam kondisi ini, bisakah peminjam mobil menuntut biaya servis mobil pinjaman tersebut kepada pemiliknya?

  1. Atlet Esports Asing Bergabung dengan Klub Esports Indonesia, Begini Ketentuannya

Untuk bisa mempekerjakan atlet esports berkewarganegaraan asing pada klub esports Indonesia, maka klub perlu memperhatikan ketentuan hukum ketenagakerjaan, hukum keimigrasian, dan hukum keolahragaan, serta Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI). Bagaimana masing-masing penjelasannya?

  1. Kontrak Kerja dan Gaji Guru Sekolah Swasta

Guru sekolah swasta adalah guru yang diangkat dan ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Pengangkatan dan penempatan ini berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang mengacu pada ketentuan UU Ketenagakerjaan. Lalu, bagaimana ketentuan gaji guru sekolah swasta?

  1. Foreign Esports Athletes May Join Indonesian Esports Clubs, Here are the Provisions

Several legal provisions must be considered in employing foreign esports athletes in Indonesian esports clubs, such as the provisions of manpower law, immigration law, and Sports Law, also Regulation of Esports Federation of Indonesia a.k.a. PB ESI. How is each of them explained?

  1. Aturan Jangka Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji bagi Karyawan

Karyawan yang menjalankan ibadah haji, tetap berhak untuk mendapatkan upah. Terkait berapa lama hak karyawan untuk melaksanakan ibadah haji, di dalam UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan tidak dicantumkan secara tegas. Lantas, bagaimana aturan terkait jangka waktu yang dapat diberikan kepada karyawan untuk menjalankan ibadah haji?

Itu dia 10 artikel yang paling banyak dibaca sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.

Tags:

Berita Terkait