Ketentuan formula 3 berbanding 1 dalam seleksi Calon Hakim Agung (CHA) masih menjadi kendala bagi KY dalam menjaring calon-calon yang berkualitas dan berintegritas. Soalnya, dua kali seleksi CHA yang digelar pada 2012, KY selalu tidak memenuhi kuota jumlah hakim agung yang dibutuhkan MA. Dari lima lowongan hakim agung seharusnya KY menyerahkan CHA sebanyak 15 nama ke DPR, tetapi KY hanya menyerahkan 12 calon.
Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri menegaskan ketentuan formulasi 3 berbanding 1 dalam seleksi CHA agak membebani KY untuk mencari calon hakim agung. Sebab, praktiknya KY jarang bisa memenuhi jumlah kuota hakim agung yang dibutuhkan MA karena sulitnya menjaring CHA yang berkualitas dan berintegritas baik.
“Selama seleksi CHA, KY merasa agak kewalahan, apalagi hakim agung saat ini kurang delapan orang. Sementara sistemnya harus 3 :1, kalau mau cari 8 orang harus memberikan 24 nama ke DPR untuk diseleksi lagi (fit and proper test, red),” kata Taufiq saat dihubungi, Jumat (11/1).
Pasal 18 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY, menyebutkan KY menetapkan dan mengajukan tiga calon hakim agung kepada DPR untuk setiap satu lowongan hakim agung dengan tembusan ke Presiden. Misalnya, dari jumlah 24 calon yang lulus seleksi di KY, DPR akan memilih delapan nama terbaik untuk ditetapkan sebagai hakim agung.
Taufiq mengatakan sistem seleksi CHA seharusnya mengacu pada tafsir Pasal 24 A ayat (3) UUD Tahun 1945. Aturan itu menyebutkan calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Model persetujuan DPR ini juga diatur dalam Pasal 13 huruf a UU KY.
Atas dasar itu, menurutnya kewenangan DPR sejatinya hanya menyetujui jumlah calon hakim agung yang diusulkan KY, sehingga KY tidak dibebani formula 3 banding 1. “Jika MA membutuhkan 10 orang, KY hanya menjaring 10 orang, tidak harus 3 kali lipatnya. Sehingga seleksinya, bisa diperketat untuk memilih calon-calon yang benar-benar berkualitas dan berintegritas, punya track record yang bagus,” katanya.
Dengan demikian, terdapat perbedaan sistem seleksi CHA berdasarkan UUD Tahun 1945 dan UU KY. UU KY menganut model pemilihan, sementara UUD Tahun 1945 menganut model persetujuan, seperti mekanisme pemilihan Panglima TNI atau Kapolri yang hanya mengusulkan satu nama yang diajukan presiden.