Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) menyelenggarakan kegiatan Training Tingkat Lanjut Pengajaran Hukum Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (TERAPI HAM). Kegiatan ini bekerja sama dengan Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB) dan The Asia Foundation (TAF).
Ketua Umum ASPERHUPIKI Fachrizal Afandi menyebut bahwa TERAPI HAM ini bertujuan membekali metode pengajaran hukum pidana berbasis HAM.
“TERAPI HAM didesain untuk memperkuat pengajaran hukum pidana pasca disahkannya UU 1/2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/6/2024).
Baca juga:
- Memahami Implementasi Hukum Pidana dalam Ketenagakerjaan
- Belajar Memahami KUHP Baru dari Orang Dalam
- Mengulas Penerapan Asas Retroaktif dalam KUHP Nasional
Kegiatan ini berlangsung dari 1-6 Juni 2024 di The Singhasari Resort Kota Batu, Jawa Timur. Perwakilan 12 fakultas hukum dari berbagai perguruan tinggi negeri se-Indonesia hadir di acara ini. Masing-masing adalah Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Hasanuddin, Universitas Cendrawasih, Universitas Sriwijaya, dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Para dosen hukum pidana peserta Training Lanjutan Pengajaran Hukum Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (TERAPI HAM) berfoto bersama. Foto: Istimewa
“Hadir 30 dosen muda hukum pidana. Model pembelajarannya berbasis experiential learning dan active learning,” lanjut dosen hukum pidana Universitas Brawijaya ini. Model ini menekankan pada penanaman nilai tentang pentingnya penguatan jaminan HAM melalui KUHP nasional. Fachrizal berpandangan bahwa KUHP nasional dapat dijadikan instrumen dalam memperkuat jaminan HAM warga negara.