Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki) bersama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB) menyelenggarakan kegiatan Lokakarya dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bertema ‘Pemutakhiran Bahan Kajian Mata Kuliah Lingkup Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Nasional’. Acara itu digelar di Kampus FHUB, Jawa Timur pada Jumat (24/11/2023).
Kegiatan ini bertujuan menyosialisasikan kepada para pengajar ilmu hukum pidana perguruan tinggi mengenai pengajaran UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencabut aturan terdahulu.
Ketua Penyelenggara, Eny Harjati menyampaikan kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai Jumat (24/11/2023) dan Sabtu (25/11/2023) itu dilatarbelakangi terbitnya KUHP Nasional yang berdampak signifikan terhadap substansi pengajaran perguruan tinggi. Dia menyampaikan kegiatan ini penting karena dapat membantu para dosen mengajarkan ketentuan-ketentuan KUHP terlebih di masa transisi dari Wetboek van Strafrecht alias KUHP peninggalan kolonial Belanda.
“Kegiatan ini dilatarbelakangi disahkannya KUHP Nasional yang berdampak signifikan terhadap substansi perkuliahan yang kita ajarkan kepada mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi terkait perkuliahan, metode pembelajaran dan evaluasi pembelajarannya,” ujar dosen FHUB itu.
Baca juga:
- Resmi Berdiri, Ini Susunan Kepengurusan ASPERHUPIKI Periode 2023-202
- Dasar Pemikiran dan Urgensi Dibentuknya ASPERHUPIKI
- Tantangan bagi Pengajar Hukum Pidana Pasca Terbitnya KUHP Baru
Sejumlah guru besar hukum pidana dan peserta berfoto bersama usai pembukaan lokakarya. Foto: Istimewa
Dia melanjutkan kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari pengajar hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Setidaknya jumlah peserta yang turut serta dalam kegiatan lokakarya dan Rakernas mencapai 74 orang atau melebihi target awal yang diperkirakan 50 peserta.
Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat (PP) Asperhupiki, Fachrizal Afandi menyampaikan terdapat kebutuhan tinggi dari para dosen hukum pidana mengenai pengajaran yang tepat pasca-pengesahan KUHP baru. Dia menjelaskan tidak hanya ruang lingkup hukum pidana, namun pengesahan KUHP ini berdampak terhadap bidang lain.
“Kegiatan ini sebagai respons KUHP baru karena belum ada pertemuan yang membahas ini. Dampak KUHP baru ini sangat besar bahkan hingga ke mata kuliah lain seperti hukum korporasi misalnya,” jelas Fachrizal.
Dia menyampaikan terdapat kebingungan dari para pengajar hukum pidana mengenai KUHP baru ini dalam pengajaran pendidikan tinggi. Bahkan Fachrizal mengakui bingung dalam kurun waktu satu tahun belakangan pasca terbitnya UU 1/2023 yang notabene menggantikan wetboek van strafrecht selama ini menjadi bahan pengajaran para dosen fakultas hukum kepada mahasiswa dengan konsentrasi pada hukum pidana.
“Acara ini penting, saya juga bingung setahun terakhir bagaimana setelah adanya KUHP yang baru ini. Saya harus ajarkan dua KUHP (terdahulu dan baru) kepada mahasiswa,” ungkapnya.
Turut hadir sebagai pemateri dalam acara seminar ini antara lain Guru Besar FH UGM, Prof Edward Omar Sharif Hiariej, Guru Besar FH Undip, Prof Barda Nawawi dan Guru Besar FH Undip Prof Pujiyono. Nantinya, acara ini juga akan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah hukum pidana yang tanggngjawabnya dibebankan pada sejumlah Guru Besar. Seperti Guru Besar FH Universitas Indonesia, Prof Topo Santoso, Dosen FH Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Rena Yulia, Dosen FH Universitas Sumatera Utara, Mahmud Mulyadi dan Dosen FHUB, Milda Istiqomah.
Sebagai informasi, KUHP terbaru berlaku 3 tahun mendatang sejak tanggal diundangkan pada 2 Januari 2023 lalu. KUHP Nasional mengatur menggantikan wetboek van strafrecht alias KUHP sebagaimana ditetapkan dengan UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah berulang kali diubah.
KUHP terdiri atas 2 buku. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta UU di luar UU 1/2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kecuali ditentukan lain menurut UU, sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi UU di luar KUHP Nasional.