Pembuatan legal due diligence dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data objektif yang berkaitan dengan suatu rencana transaksi bisnis. Agar pembuatan legal due diligence berjalan efektif, memerlukan waktu dan resources yang cukup.
Terlalu banyak waktu yang diperlukan atau terlalu singkat waktu yang digunakan saat pembuatan legal due diligence mempengaruhi akhir dari legal due diligence, oleh sebab itu perlu waktu dan resources yang efektif.
Anggi Yanuar Saleh selaku Co-Founding Partner ANSS Counselor at Law mengungkapkan, perlu adanya pembagian dan tata cara agar legal due diligence berjalan efektif.
“Kita perlu sequence untuk mencoba menjawab bagaimana cara melakukan legal due diligence yang efektif. Hal ini agar kita tidak membuang terlalu banyak waktu dan resources. Kalau banyak waktu yang terbuang mengakibatkan tertundanya pekerjaan yang lain,” jelasnya dalam webinar Hukumonline, Kamis (28/7).
Baca Juga:
Anggi menyebutkan, ada tiga cara agar legal due diligence dapat dijalankan secara efektif. “Pertama, kita harus ketahui di depan, apa saja jenis transaksi. Ini penting karena treatment setiap jenis-jenis legal due diligence itu pasti beda-beda,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan legal due diligence perlu melihat apakah sudah ada perjanjiannya serta security package. Selain itu untuk melihat apakah ada aset atau tidak, serta melihat skema sekuritinya sudah di pasang secara benar atau tidak.
“Nah, karena itu pentingnya kita ketahui jenis transaksi, sehingga kita bisa memilih mau dibawa kemana. Selain itu kita harus tau waktunya. Banyak klien yang ambisius ingin cepat-cepat selesai, sedangkan kita terkendala tim atau hal lain, untuk itu perlu berkonsultasi dengan klien apakah memungkinkan waktu tersebut dapat dikerjakan,” katanya.
“Lalu yang kedua, legal due diligence perlu mengetahui apakah transaksi merubah pengendalian, dan yang ketiga apakah transaksi telah diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan,” tambahnya.
Legal due diligence bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran atau informasi aspek hukum mengenai suatu perusahaan. Oleh sebabnya, perlu mengetahui metode apa yang akan digunakan di dalam legal due diligence.
“Ada dua bentuk penentuan metode legal due diligence, yaitu uji tuntas penuh dan uji tuntas terbatas,” ucapnya.
Uji tuntas penuh merupakan seluruh aspek hukum perusahaan atau objek transaksi, mulai dari penawaran umum akuisisi, atau merger. Sedangkan, uji tuntas terbatas yaitu beberapa aspek dan perusahaan atau objek transaksi. Contohnya pembelian saham minoritas atau transaksi tertentu, dan metode ini dapat dilakukan di awal sesuai dengan kemauan klien.
Legal due diligence dilakukan oleh konsultan untuk menganalisis dokumen perusahaan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut untuk memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diperiksa.
Selain itu bertujuan untuk memeriksa legalitas suatu badan hukum atau badan usaha, dan untuk memeriksa tingkatan ketaatan suatu badan hukum atau badan usaha. Kemudian juga bertujuan untuk memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.
Pentingnya legal due diligence membuat perusahaan harus memiliki legal due diligence untuk pengambilan keputusan atas transaksi atau tindakan korporasi. Untuk melakukan pemeriksaan hukum, langkah awal yang digunakan adalah melakukan general meeting untuk mengetahui garis besar maksud dan tujuan rencana perusahaan.
“Setelah selesai, legal due diligence perlu menceklis enam aspek yang harus dipenuhi, yaitu perizinan, perjanjian material, perkara hukum, laporan keuangan, aset dan asuransi, serta dokumen korporasi tenaga kerja dan jaminan sosial,” tambah Anggi.
Melihat besarnya manfaat legal due diligence dalam perusahaan, kedepannya legal due diligence diharapkan dapat dibutuhkan oleh banyak perusahaan yang telah lama mengoperasikan bisnisnya sehingga memberi manfaat bagi perusahaan dalam perkembangan bisnis.