“Bagaimanapun, IKHAPI akan ikut mensosialisasikan setiap aturan untuk mendukung pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintah. Namun, pemerintah, dalam hal ini Kabinet Indonesia Maju juga harus mampu bekerja keras dan mengakomodasi peraturan perpajakan yang melindungi perkembangan bisnis ekonomi serta mendukung sektor UMKM. Semua ini dalam rangka menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan transparansi dalam berbisnis good governance,” Joyada menambahkan.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Ikatan Kuasa Hukum & Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI). |