Maraknya pelanggaran dan makin merajalelanya tindak pidana korupsi yang melibatkan semua sektor dan jajaran menunjukkan lemahnya tingkat kepatuhan hukum dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan peran dan fungsi lembaga-lembaga pengawas untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Hal ini disampaikan Presiden Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI), Sutito, Rabu (24/10), di Jakarta.
Sutito mengatakan, lembaga pemeriksa, lembaga pengawas dan lembaga-lembaga penegak hukum merupakan tulang punggung penegakan hukum. Oleh karenanya harus menjadi suri tauladan yang baik dalam kepatuhan dan penegakan hukum.
Menurutnya, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kadar kualitas kesadaran dan kepatuhan hukum sekaligus meningkatkan peran lembaga pengawas, pemeriksa dan penegak hukum, perlu dilakukan audit hukum yang meliputi analisa, pengkajian dan penilaian tingkat kepatuhan hukum para subjek hukum penyelenggara negara, pemerintahan, kegiatan ekonomi dan usaha, dan sebagainya.
“Dengan dilakukan audit hukum di berbagai sektor, maka dengan cepat, tegas, benar dilakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya,” kata Sutito.
Audit hukum adalah pemeriksaan dan analisa hukum atas penerapan berbagai ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pihak-pihak tertentu yang menjadi target audit hukum, baik perorangan maupun lembaga, berkenaan dengan kepatuhan hukum atau legalitas yang bersangkutan.
Agar audit hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional oleh para auditor hukum, maka perlu dibuat pedoman audit hukum dan dibuat pelatihan-pelatihan standar audit hukum para auditor hukum profesional yang tergabung dalam wadah Asosiasi Auditor Hukum Indonesia.
“Kami akan menyelenggarakan pembekalan pada calon-calon auditor hukum profesional melalui pendidikan auditor hukum ASAHI,” ujar Sutito.