Susanto mengingatkan di era revolusi industri 4.0 ini banyak pekerjaan hilang dan bermunculan yang baru. Oleh karena itu, tidak tepat jika praktik outsourcing dibatasi karena perkembangan keterampilan yang begitu cepat. Hal penting yang perlu dilakukan pemerintah adalah melindungi pekerja baik yang bekerja di perusahaan outsourcing atau bukan. Meliputi perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak normatif dan lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Mira Sonia, mengingatkan pemerintah jangan hanya fokus membatasi alih daya (outsourcing). Tapi yang perlu dilakukan yakni pengawasan terhadap praktik alih daya agar mematuhi aturan.
Mira berharap regulasi yang diterbitkan pemerintah dapat mendorong terciptanya industri alih daya di Indonesia memiliki daya saing dengan negara lain. Faktanya, industri alih daya di berbagai negara seperti India dan Filipina berkontribusi terhadap PDB (product domestic bruto) negara hampir 10 persen.
“Industri alih daya ini tak hanya mampu mengambil pasar di dalam, tapi juga luar negeri. Industri ini berpotensi besar menyumbang terciptanya lapangan pekerjaan untuk menyambut Indonesia Emas,” imbuhnya.