Aturan, larangan anggota Polri terlibat dalam kegiatan politik praktis telah tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.2 Tahun 202 tentang Polri. Sedangkan larangan bagi prajurit TNI melakukan politik praktis diatur dalam Pasal 39 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) keharusan menjaga netralitas dalam pemilu atau pilkada diatur dalam Pasal 2 huruf f UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bahkan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokarsi (Kemenpan-RB) telah menerbitkan Surat Edaran No. SE/06/M.PAN-RB/11/2016 tentang Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin Serta Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) Secara Serentak Tahun 2017.
Pasal 28 UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.
Pasal 39 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI Prajurit dilarang terlibat dalam: 1. kegiatan menjadi anggota partai politik; 2. kegiatan politik praktis; 3. kegiatan bisnis; dan 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.
Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan asas: f. netralitas |
Wakil Ketua DPR lain, Fahri Hamzah mengatakan posisi aparatur negara maupun pejabat publik mesti transparan, adil, netral, termasuk netral di depan publik. Karena itu, pejabat publik dan aparatur negara mesti menjaga sikap dalam bekerja terutama yang berhubungan dengan pilkada. Pasalnya, terdapat perbedaan antara bekerja untuk partai dan bekerja untuk negara.
“Pejabat baik sipil atau militer itu abdi negara, bukan (adbi) untuk partai politik. Saya kira ini perlu hati-hati dibedakan,” pesannya.
Dia berharap setiap calon kepala daerah bersikap sportif, siap kalah atau menang. Selain itu, selama masa tenang, tidak adanya kampanye hitam atau kecurangan, seperti politik uang, di tengah masyarakat. Diharapkan juga pelaksanaan pilkada serentak ini tidak menjadi bibit-bibit perpecahan di masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan.
“Saya ingatkan kepada para calon kepala daerah untuk menjaga sportivitas dalam Pilkada Serentak ini,” lanjutnya.
Ia tegaskan agar masyarakat dapat saling menghormati terhadap perbedaan pilihan, sehingga tidak perlu terjadinya kekisruhan, bahkan permusuhan antar pendukung calon kepala daerah akibat tersulut kampanye hitam. “Terakhir, kita harap Pilkada Serentak tahun ini berlangsung luber, jurdil, serta menghasilkan kepala daerah yang terbaik,” katanya.