Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengajak aparat penegak hukum di Provinsi Sumatera Barat berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
"Pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalkan terjadinya tindakan korupsi," kata Firli dalam keterangannya saat menghadiri Rapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Aparat Penegak Hukum Provinsi Sumatera Barat di Padang, Senin (20/6).
Melalui upaya optimalisasi pencegahan, lanjutnya, aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada penindakan saja karena masyarakat perlu mendapatkan edukasi lebih agar tidak terjerat dalam tindakan korupsi.
"Perlu ada semangat dan komitmen bersama pemberantasan korupsi dengan diawali satu kesamaan tujuan yaitu membebaskan Indonesia dari praktik korupsi, baik melalui penindakan, pendidikan, maupun upaya aktif melalui pencegahan," tambahnya.
Baca Juga:
- Menteri dan Wakil Menteri Baru Diimbau Lapor LHKPN
- Masalah Pertanahan dan Minyak Goreng Jadi Fokus Menteri Baru Jokowi
- Penundaan Voting Garuda Indonesia Hingga Memahami Kembali Ragam Pendekatan Riset Hukum
Dia juga mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, yaitu KPK. Konsep pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga peran masyarakat.
Dengan membangun sinergisme dan kerja sama yang solid, Firli optimistis pemberantasan korupsi di Indonesia bisa selesai.