Bagir menyatakan ia tidak mengetahui apakah dalam waktu dekat pengadilan pajak akan menjadi satu atap di MA atau tidak. Menurutnya, itu bukan urusan MA sebagai pelaksana undang-undang. "Tanya pada pemegang politik perundang-undangannya. Ketua MA bukan bagian dari politik perundang-undangan, tapi bagian yang melaksanakan UU," cetusnya.
Menurutnya, selama tidak ada perubahan UU, maka soal administratif, organisasi dan finansial tetap di Depkeu.
Anshari sendiri menyatakan belum bisa menjawab persoalan satu atap ini, mengingat ia baru saja dilantik dan belum mengetahui persoalan secara mendetil. Namun, ia mengingatkan bahwa perpindahan kekuasaan pengadilan yang lain, seperti pengadilan umum pun baru dilakukan sekitar satu bulan yang lalu.
Syarat Administratif
Sementara itu, pada hari yang sama, pimpinan Komisi II DPR, dipimpin oleh Ketua Komisi II, Teras Narang, menemui ketua MA, Bagir Manan untuk membicarakan mengenai pemilihan hakim agung yang akan segera dilaksanakan oleh komisi II DPR.
Teras meminta MA agar memberitahu empat puluh empat calon yang diusulkan oleh MA untuk melengkapi persyaratan administratif. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, komisi II akan segera melakukan proses fit and proper test terhadap calon dari MA tersebut. Komisi II berniat untuk menyelesaikan proses seleksi itu sebelum berakhirnya masa sidang periode ini, yaitu pada Juli nanti.