Sejumlah anggota Komisi III DPR menilai calon wakapolri yang akan menggantikan Komjen Oegroseno lebih baik seorang anggota Polri yang sudah senior dan menyandang bintang tiga.
“Lebih baik secara jenjang kepangkatan untuk mendahulukan yang telah berbintang tiga,” ujar Wakil Ketua Komisi III Al Muzzammil Yusuf di Gedung DPR, Selasa (4/2).
Menurut Politisi PKS ini, wakapolri selaku pejabat nomor dua di korps Bhayangkara harus mampu membenahi persoalan internal di tubuh institusi kepolisian. Karenanya, ia berpendapat wakapolri harus seorang yang merasakan asam garam sebagai polisi. Kendati demikian, Muzzammil berpandangan calon yang menyandang jenderal bintang dua pun dapat berpeluang ikut serta dalam bursa wakapolri.
Anggota Komisi III dari PPP Ahmad Kurdi Moekri menambahkan syarat menjadi wakapolri selain selain senioritas dan jenderal bintang tiga, dia juga harus memiliki prestasi menonjol. Dengan begitu, wakapolri baru kelak tak akan menimbulkan kecemburuan di tubuh internal Polri.
Kurdi berpandangan jika jenderal bintang dua yang menjadi Wakapolri justru akan menimbulkan kecemburuan. “Jangan sampai mengganggu SOP internal Polri. Kalau loncat seperti ini bisa menimbulkan kecemburuan terhadap yang lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kurdi berharap perdebatan ketika Timur Pradopo terpilih sebagai Kapolri tak terjadi lagi. Kala itu, Timur masih menyandang pangkat bintang dua. Ia mengakui bahwa usulan calon kapolri memang hak preogratif presiden, tetapi sebaiknya presiden memperhatikan jenjang kepangkatan ketika mengusulkan seorang pejabat.
“Ada semacam kecurigaan orang bila ada perpindahan cepat dan terakhir jadi Kapolri. Kecemburuan tidak mungkin terjadi kalau ada prestasi lebih,” ujarnya.
Anggota Komisi III dari FPDIP Eva Kusuma Sundari berpendapat tradisi urut kacang dalam pemilihan Wakapolri dapat terus digunakan. Dengan catatan semua calon yang masuk bursa memenuhi persyaratan. Menurutnya, jika tidak memungkinkan melalui mekanisme urut kacang, maka dapat digunakan sistem lelang. “Tetapi saya mendukung pendekatan senioritas, tapi jangan korbankan kualitas. Basisnya tetap kinerja,” imbuhnya.
Anggota DPR dari FPD Harry Witjaksono berpendapat penunjukan wakapolri menjadi kewenangan sepenuhnya Kapolri. Menurut anggota Komisi III ini, calon yang mengkuti bursa Wakapolri dapat diikuti oleh anggota Polri jenderal bintang tiga maupun bintang dua. “Bintang dua atau bintang tiga itu hak-nya kapolri utk menentukan,” katanya.
Harry mengaku ada kerugian bila calon wakapolri merupakan jenderal bintang tiga. Ia beralasan jenderal bintang tiga yang mencalonkan sebagai wakapolri relatif tak akan menjabat lama. “Menurut saya kalau bintang tiga terlalu senior dan tidak lama lagi pensiun juga sama saja dengan wakapolri yang sekarang, baru enam bulan kemudian pensiun,” katanya.
Lebih lanjut, Harry menyatakan siapapun calon Wakapolri harus memiliki integritas, kapabilitas, profesionalitas dalam rangka membenahi internal di tubuh Polri. Terpenting, kata Harry, calon Wakapolri nantinya jika terpilih dapat bekerjasama dengan Kapolri. “Karena Wakapolri lebih banyak konsentrasi ke dalam,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melansir enam calon yang masuk bursa Wakapolri. Keenam jenderal yang berpeluang menjadi calon Wakapolri, yaitu dua jenderal bintang tiga (Komjen) dan empat jenderal bintang dua (Inspektur Jenderal). Keenam jenderal itu adalah Komjen Badrodin Haiti (Kabaharkam), Komjen Budi Gunawan (Kalemdikpol), Irjen Tubagus Anis Angkawijaya (Aspras Polri), Irjen Pudji Harjanto (Kakorlantas), Irjen Syafruddin (Kadiv Propam), dan Irjen Putut (Kapolda Metro Jaya).
Neta menilai keenam jenderal itu memiliki pengalaman yang cukup saat menjabat Kapolda di masing-masing wilayah. Bahkan, mereka memiliki keunggulan masing-masing. Badrodin Haiti misalnya, pernah menjabat empat kali menjadi Kapolda. “Budi Gunawan dua kali menjabat Kapolda dan mantan ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri,” katanya.
Sedangkan Tubagus Anis dua kali menjadi kapolda dan rekan satu angkatan Kapolri Sutarman. Pudji sekali menjadi kapolda dan mantan ajudan Wapres Hamzah Haz. Pekan lalu, Pudji membuat even besar yang dihadiri Presiden SBY dan Wapres Budiono. Syafruddin sekali menjadi kapolda dan mantan ajudan Wapres Jusuf Kalla. Putut dua kali menjadi kapolda dan mantan ajudan Presiden SBY.
“Lebih baik secara jenjang kepangkatan untuk mendahulukan yang telah berbintang tiga,” ujar Wakil Ketua Komisi III Al Muzzammil Yusuf di Gedung DPR, Selasa (4/2).
Menurut Politisi PKS ini, wakapolri selaku pejabat nomor dua di korps Bhayangkara harus mampu membenahi persoalan internal di tubuh institusi kepolisian. Karenanya, ia berpendapat wakapolri harus seorang yang merasakan asam garam sebagai polisi. Kendati demikian, Muzzammil berpandangan calon yang menyandang jenderal bintang dua pun dapat berpeluang ikut serta dalam bursa wakapolri.
Anggota Komisi III dari PPP Ahmad Kurdi Moekri menambahkan syarat menjadi wakapolri selain selain senioritas dan jenderal bintang tiga, dia juga harus memiliki prestasi menonjol. Dengan begitu, wakapolri baru kelak tak akan menimbulkan kecemburuan di tubuh internal Polri.
Kurdi berpandangan jika jenderal bintang dua yang menjadi Wakapolri justru akan menimbulkan kecemburuan. “Jangan sampai mengganggu SOP internal Polri. Kalau loncat seperti ini bisa menimbulkan kecemburuan terhadap yang lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kurdi berharap perdebatan ketika Timur Pradopo terpilih sebagai Kapolri tak terjadi lagi. Kala itu, Timur masih menyandang pangkat bintang dua. Ia mengakui bahwa usulan calon kapolri memang hak preogratif presiden, tetapi sebaiknya presiden memperhatikan jenjang kepangkatan ketika mengusulkan seorang pejabat.
“Ada semacam kecurigaan orang bila ada perpindahan cepat dan terakhir jadi Kapolri. Kecemburuan tidak mungkin terjadi kalau ada prestasi lebih,” ujarnya.
Anggota Komisi III dari FPDIP Eva Kusuma Sundari berpendapat tradisi urut kacang dalam pemilihan Wakapolri dapat terus digunakan. Dengan catatan semua calon yang masuk bursa memenuhi persyaratan. Menurutnya, jika tidak memungkinkan melalui mekanisme urut kacang, maka dapat digunakan sistem lelang. “Tetapi saya mendukung pendekatan senioritas, tapi jangan korbankan kualitas. Basisnya tetap kinerja,” imbuhnya.
Anggota DPR dari FPD Harry Witjaksono berpendapat penunjukan wakapolri menjadi kewenangan sepenuhnya Kapolri. Menurut anggota Komisi III ini, calon yang mengkuti bursa Wakapolri dapat diikuti oleh anggota Polri jenderal bintang tiga maupun bintang dua. “Bintang dua atau bintang tiga itu hak-nya kapolri utk menentukan,” katanya.
Harry mengaku ada kerugian bila calon wakapolri merupakan jenderal bintang tiga. Ia beralasan jenderal bintang tiga yang mencalonkan sebagai wakapolri relatif tak akan menjabat lama. “Menurut saya kalau bintang tiga terlalu senior dan tidak lama lagi pensiun juga sama saja dengan wakapolri yang sekarang, baru enam bulan kemudian pensiun,” katanya.
Lebih lanjut, Harry menyatakan siapapun calon Wakapolri harus memiliki integritas, kapabilitas, profesionalitas dalam rangka membenahi internal di tubuh Polri. Terpenting, kata Harry, calon Wakapolri nantinya jika terpilih dapat bekerjasama dengan Kapolri. “Karena Wakapolri lebih banyak konsentrasi ke dalam,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melansir enam calon yang masuk bursa Wakapolri. Keenam jenderal yang berpeluang menjadi calon Wakapolri, yaitu dua jenderal bintang tiga (Komjen) dan empat jenderal bintang dua (Inspektur Jenderal). Keenam jenderal itu adalah Komjen Badrodin Haiti (Kabaharkam), Komjen Budi Gunawan (Kalemdikpol), Irjen Tubagus Anis Angkawijaya (Aspras Polri), Irjen Pudji Harjanto (Kakorlantas), Irjen Syafruddin (Kadiv Propam), dan Irjen Putut (Kapolda Metro Jaya).
Neta menilai keenam jenderal itu memiliki pengalaman yang cukup saat menjabat Kapolda di masing-masing wilayah. Bahkan, mereka memiliki keunggulan masing-masing. Badrodin Haiti misalnya, pernah menjabat empat kali menjadi Kapolda. “Budi Gunawan dua kali menjabat Kapolda dan mantan ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri,” katanya.
Sedangkan Tubagus Anis dua kali menjadi kapolda dan rekan satu angkatan Kapolri Sutarman. Pudji sekali menjadi kapolda dan mantan ajudan Wapres Hamzah Haz. Pekan lalu, Pudji membuat even besar yang dihadiri Presiden SBY dan Wapres Budiono. Syafruddin sekali menjadi kapolda dan mantan ajudan Wapres Jusuf Kalla. Putut dua kali menjadi kapolda dan mantan ajudan Presiden SBY.