Anggota DPR Kemal Azis Stamboel meminta kepada semua pihak untuk tidak meragukan independensi Dewan Komisioner (DK) yang ada di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, Undang-undang tentang OJK sudah mengatur sedemikian rupa agar DK bersikap independen dan berintegritas.
Kemal menjelaskan, upaya menjaga independensi DK telah diatur dalam mekanisme penyeleksian yang dimulai dari Pansel yang bertugas menjaring 21 calon. Kemudian, proses di presiden menjadi 14 orang dan proses fit and proper test di DPR untuk menghasilkan tujuh anggota. Menurutnya, mekanisme ini cukup kredibel.
Selain itu, penyeleksian ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat supaya bisa menyuarakan aspirasinya dalam proses penyeleksian. “Jadi, mekanisme ini merupakan pilihan terbaik untuk melahirkan DK yang memiliki track record yang baik dan diharapkan bisa independen,” ujar anggota Komisi XI DPR ini.
Sedangkan untuk meningkatkan independensi dalam UU OJK, pada Pasal 22 ditegaskan beberapa larangan untuk anggota DK, yaitu: (a) memiliki benturan kepentingan di Lembaga Jasa Keuangan yang diawasi oleh OJK; (b) menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau profesi di Lembaga Jasa Keuangan; (c) menjadi pengurus partai politik; dan (d) menduduki jabatan pada lembaga lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Begitu juga Pasal 32 yang berbunyi DK akan menegakkan kode etik OJK. Dan, di Pasal 10 juga ditegaskan adanya organ Komite Etik yang akan mengawal ini semua. Selain itu, mekanisme pengawasan DPR dan BPK juga tetap berjalan. “Jadi saya kira tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlebihan,” kata mantan anggota Pansus RUU OJK tersebut.
Kemal tak memungkiri bahwa kesuksesan OJK dalam menjalankan tugasnya sangat ditentukan oleh integritas dan kapasitas dari DK. Oleh sebab itu, ia berharap DK OJK ke depan akan diisi oleh figur-figur terbaik bangsa yang memiliki integritas dan kapasitas yang tinggi.
Dia melanjutkan, terkait dengan lingkup pengawasan perbankan sudah ditegaskan dalam Pasal 7 UU OJK. Menurut Kemal, pasal itu sudah menegaskan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK.
Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan. “Jadi terkait harmonisasi pengawasan sudah ada dalam undang-undang,” tuturnya.
Seperti diberitakan hukumonline sebelumnya, meski sudah mendapatkan kepastian hukum dalam pembentukannya nanti, independensi OJK masih saja diragukan. Komposisi DK yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, menjadi dasar adanya keraguan tersebut. Hal itu disampaikan dosen ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo.
Menurutnya, siapa pun yang menjadi DK di OJK akan terlibat secara batin, karena lama bekerja di satu lembaga keuangan. “Mereka akan sulit bersikap objektif karena ingin membalas budi kepada lembaga yang telah membesarkannya,” ujar Ramawan.
Dia mencontohkan kondisi di Amerika Serikat sebelum terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008. Di negeri Paman Sam itu, lembaga sejenis OJK dihuni oleh anggota DK yang sebelumnya bekerja di Goldman Sach. Ketika Goldman Sach terpuruk pada saat krisis keuangan terjadi tahun 2008, merekalah yang mendorong pemerintah untuk segera menyuntikan modal agar Goldman Sach diselamatkan.
“Oleh karenanya, melihat komposisi dewan komisioner yang ada di UU OJK, saya ragu OJK akan berjalan efektif dan independen,” tandasnya.