“Setelah kasus Pak Rudi wakil kepala naik jadi kepala. Selanjutnya, hari berikutnya ada tindakan karena ada beberapa orang pejabat di SKK Migas yang dicekal, maka langsung di nonaktifkan diganti dengan yang baru,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi VII DPR meminta kepada Menteri ESDM untuk membuat laporan seluruh aset dari SKK Migas serta menindaklanjuti dan mengkaji hasil pemeriksaan BPK RI terhadap BP Migas. DPR sepakat untuk segera menyelesaikan revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
"Kita adakan evaluasi pasca-terjadinya kasus penangkapan itu, kemarin SKK Migas juga sudah lakukan perbaikan," tandas Ketua Komisi VII DPR Sutan Batoegana.
Anggota Komisi VII Fraksi Demokrat Milton Pakpahan meminta penjelasan mengenai jabatan wakil kepala SKK Migas yang kosong. "Ini saya mau tanya kapasitasnya wakil kepala dan kepala ini, apakah waka ini kosong apa bisa dijabat oleh plt kepala, apa dipertanggung jawabkan, apa bisa disatukan? Kalau bisa tidak usah pakai wakil kepala saja," tanya Milton.