Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2014 yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah melakukan pemangkasan anggaran di seluruh instansi, kementerian atau lembaga negara. Tak terkecuali, lembaga pengawas hakim, Komisi Yudisial (KY).
Untuk tahun ini, KY sendiri mendapat anggaran awalnya sebesar Rp 88,5 miliar. Namun, berdasarkan Inpres yang diteken presiden pada 19 Mei 2014 itu, anggaran KY dipangkas sebanyak Rp 22,8 miliar.
“Tahun ini KY dapat Rp 88,5 miliar. Tiba-tiba Mei ini turun Inpres pemotongan anggaran semua instansi. KY kena potongan anggaran sebesar Rp 22,8 miliar,” kata Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim, Taufiqurrahman Syahuri kepada wartawan, Senin (26/5).
Dengan pemotongan anggaran itu, kata Taufiq, rencana kegiatan untuk bulan Juni atau Juli dipastikan nihil. KY juga mengancam kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli terpaksa dihentikan, tak terkecuali seleksi calon hakim agung (CHA) yang saat ini sudah memasuki penelusuran rekam jejak.
“KY ambil kebijakan menghentikan semua kegiatan, kecuali penerimaan laporan masyarakat karena nggak mungkin kegiatan itu ditutup,” katanya..
Taufiq menerangkan KY telah merencanakan “blusukan” untuk mengetahui rekam jejak masing-masing CHA. “Ya terpaksa seleksi CHA akan molor karena investigasi berhenti. Pemeriksaan-pemeriksaan hakim juga akan berhenti karena memanggil hakim itu butuh biayai dari ongkos perjalanan dan akomodasi hakim terlapor serta saksi-saksi terkait,” tegasnya.
Karena itu, lanjut Taufiq, pihaknya akan meminta DPR untuk meminimalkan angka pemotongan oleh presiden terhadap anggaran KY itu. “Mungkin kalau dipotongnya hanya Rp 5 miliar, KY masih bisa bernafas untuk semester kedua,” kata Taufiq.