Yuna menambahkan, berulangnya praktik penggunaan anggaran untuk pemenangan Pemilu bukan hanya terjadi di tahun ini. Menjelang Pemilu 2009 lalu, hal serupa juga terjadi. Banyak pejabat pemerintah yang memasang iklan atas nama lembaga negara yang dinaunginya.
Belanja Pegawai
Selain itu, FITRA menyoroti anggaran negara yang digunakan untuk menggaji aparat pemerintah. Yuna mengingatkan, pidato Presiden beberapa waktu lalu mengenai kebijakan APBN 2013 yang bertema meningkatkan kualitas belanja negara yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan. Yuna menilai pernyataan kepala negara berbeda dengan praktik di lapangan. Pasalnya, sebagian besar anggaran dipakai untuk menggaji aparat pemerintahan. Hal itu terjadi di tingkat pusat ataupun daerah.
Dalam catatan FITRA, sambung Yuna, pertumbuhan belanja pemerintah pusat dari anggaran 2013 hanya 8 persen, sedangkan belanja pegawai 14 persen. "Dibandingkan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp200,7 triliun dan belanja modal Rp184 triliun. Belanja pegawai porsinya lebih besar dengan jumlah Rp241 triliun," ujarnya.
Padahal, kata Yuna, untuk membangun infrastruktur yang ada dibutuhkan lebih banyak anggaran untuk belanja modal. Sejalan dengan itu, penyerapan anggaran di sejumlah kementerian kurang baik sehingga uang negara terhambat untuk direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, di beberapa kementerian penyerapan anggaran tak lebih dari 70 persen.
Sejauh ini, pemerintah berdalih lemahnya penyerapan disebabkan oleh berbelitnya proses tender. Padahal, lanjut Yuna, peraturan terkait tender sudah berulang kali diubah untuk mempermudah proses tersebut, seperti Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. MenurutYuna, hal itu terjadi karena minimnya kemampuan aparat negara dalam mengelola anggaran.