Selain itu, Andi juga beberapa kali menangani perkara yang terbilang kompleks sehingga memerlukan terobosan-terobosan. Dalam kasus Nunukan, misalnya, Andi harus menghadapi jenis gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara, red.) yang baru dikenal di Indonesia. Andi akhirnya memenangkan gugatan tersebut dan menyatakan pemerintah bersalah karena dinilai belum maksimal dalam melindungi tenaga kerja migran.
Kasus kompleks lainnya adalah kasus kehilangan kendaraan di lahan parkir yang dikelola oleh Secure Parking. Dalam kasus ini, Andi mencoba menerobos klausula baku “pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan” yang tertera di karcis parkir. “Dengan keberanian menerobos klausula baku, tujuannya agar para pengelola parkir tahu diri juga, bahwa mereka tidak boleh berlindung semata-mata pada aturan formal dalam karcis itu,” papar Andi yang akhirnya memenangkan pihak penggugat.
Selang tiga tahun kemudian, Andi ’digeser' ke daerah pinggiran Ibukota, yakni PN Cibinong. Di sini ia menjabat sebagai Ketua Pengadilan. Selama di PN Cibinong, tidak banyak perkara yang ditangani Andi karena sebagai pimpinan pengadilan, dia disibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat manajerial. Praktis hanya kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Trisakti dan kasus korupsi DPRD Depok, kasus besar yang ditanganinya.
Pada awal tahun 2006, Andi kembali ditugaskan ke tengah Jakarta yakni PN Jakarta Selatan dengan jabatan Ketua Pengadilan. Begitu menginjakkan kaki di PN Jakarta Selatan, Andi langsung dijejali dengan perkara-perkara yang menarik perhatian publik seperti perkara praperadilan SKP3 Soeharto dan kasus suap yang melibatkan dua warga PN Jakarta Selatan yakni hakim Herman Allositandi dan panitera Andry Djemi Lumanauw. Ditambah lagi dengan label yang sudah lama disematkan pada PN Jakarta Selatan sebagai ’kuburan pemberantasan korupsi'.
“Saya menanggapi image buruk PN Jaksel terutama soal cap PN Jakarta Selatan sebagai ’kuburan pemberantasan korupsi' biasa saja karena sinyalemen itu adalah masa lalu. Modal saya disini adalah pertama komitmen, kedua menunjukkan contoh yang baik, ketiga memberikan pelayanan yang baik kepada pencari keadilan,” kata Andi.
Dari kedua perkara tersebut, perkara Herman dan Djemi sepertinya menjadi perkara paling berat bagi Andi. Pasalnya, kasus ini seolah-olah sedikit menguak mafia peradilan yang selama ini ramai didengung-dengungkan masyarakat. Menurut pengakuan Andi, kasus Herman bukanlah kasus hakim menjadi terdakwa pertama yang ia pernah tangani. Sebelumnya, sewaktu bertugas di PN Jakarta Pusat, Andi juga pernah menangani kasus sejenis yakni kasus suap dengan terdakwa dua hakim agung, Marnis Kahar dan Supraptini Sutarto.
Menyikapi nasib kolega-koleganya sesama hakim yang menjadi terdakwa, Andi berpendapat hal tersebut dapat dipandang sebagai penegasan bahwa pada dasarnya tidak ada seorangpun yang kebal hukum. Dia, bahkan, berpendapat kalau penegak hukum seperti hakim melakukan pelanggaran maka haruslah lebih berat karena asumsinya penegak hukum lebih mengetahui hukum dibandingkan orang biasa.
Andi menambahkan kasus-kasus yang selama ini terjadi tidak serta-merta dapat dikatakan mafia peradilan karena kata ’mafia' mengandung makna suatu kejahatan yang terorganisir. “Namun, kita tidak bisa menutup mata bahwa memang terjadi penyalahgunaan jabatan/wewenang oleh penegak hukum,” sambungnya.
Secara khusus, Andi menyatakan keprihatinannya terhadap kecenderungan media yang lebih suka mengekspos hal-hal buruk dari pengadilan. Media, menurut Andi, seharusnya berimbang dalam melakukan pemberitaan. Artinya, secara fair, media seharusnya juga berkenan memberitakan apabila ada prestasi yang diraih oleh dunia peradilan. "Namun, menurut hemat saya, kalau dunia peradilan disorot bukan berarti mereka tidak suka tetapi justru mencintai. Profesi hakim adalah pekerjaan yang strategis karena banyak disorot dan banyak dibicarakan orang,” kata Andi.