Dana non-budgeter ada karena APBN sebagian besar dialokasikan untuk hal-hal yang tidak perlu seperti pembayaran utang negara, rekapitulasi perbankan nasional atau biaya 'perang saudara' seperti di Aceh atau Ambon, cetus Anwar.
Ditegaskannya, penyelewengan dana non-budgeter paling sering terjadi saat pengadaan barang di suatu instansi. Anwar mengemukakan pendapat ini berdasarkan temuan World Bank sebagaimana tercantum dalam buku Corruption in Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Suryohadi Djulianto mengatakan penyelewengan dana non-budgeter merupakan dampak dari perencanaan anggaran yang tidak tepat. Suryohadi mencontohkan biaya perjalanan dinas yang diperoleh aparat negara seringkali tidak realistis karena perencanaan awalnya salah.
Perjalanan dinas dua minggu tapi biaya yang diberikan untuk satu minggu. Alhasil, pegawai tersebut mencari sumber lain yang bisa jadi ilegal, kata Suryohadi.
Suryohadi menambahkan peran pengawas sangat penting dalam mengontrol penyelewengan dana non-budgeter. Individu yang melakukan pengawasan harus memiliki integritas dan tidak memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kolusi dengan pihak yang diperiksa.