“Meskipun dihentikan, ini bisa jadi satu rangkaian pembuktian perkara tiket dan kargo. Jadi bisa di-mention lagi, bagian persidangan,” imbuhnya.
(Baca: Rangkap Jabatan Dirut dan Komisaris Garuda Diduga Terkait Kartel Tiket Pesawat)
Menurut Guntur, posisi rangkap jabatan bisa berdampak pada pengaturan harga yang dilakukan antar maskapai. Namun, semua akan bergantung dari dinamika di meja persidangan.
"Kalau rangkap jabatan itu kan potensinya, berarti pihak-pihak tersebut ada di beberapa tempat dan berpotensi untuk melakukan penetapan harga. Itu tentu dugaan dari investigator," jelasnya.
Investigasi OVO
Sementara itu, Investigator KPPU Devi Matondang menyampaikan bahwa investigasi OVO yang dilakukan merupakan inisiatif dari KPPU. Hal itu berdasarkan keluhan masyarakat yang beredar di publik. Saat ini, KPPU sudah memanggil beberapa pihak dari secure parking, dan competitor secure park di Lippo mas Grup.
“Ada laporan dan keluhan misalnya ke RS Siloam harus bayar pakai OVO, atau kalau ke mall Lippo Grup parkir wajib pakai OVO. Ini ada indikasi anti persaingan usaha. Nanti akan dipanggil kembali beberapa waktu ke depan,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Panitera KPPU Achmad Muhari menyampaikan bahwa KPPU akan memanggil OVO guna mengumpulkan dua alat bukti atau lebih. “KPPU memanggil semua pihak untuk memenuhi dua bukti terkait kasus tersebut,” katanya di Jakarta, Senin (19/8).
Selain penggunaan OVO di pusat perbelanjaan milik Lippo Grup, KPPU juga akan meminta keterangan kepada OVO terkait kerja sama OVO dengan Secure Parking. Pasalnya, selain berfungsi untuk pembayaran belanja online, OVO juga menyediakan fasilitas pembayaran parkir.
Tak hanya OVO, Direktur Penindakan KPPU Gropera Panggabean juga menegaskan jika KPPU juga akan memanggil beberapa pihak sebagai pesaing OVO. Namun sayangnya, ia menolak untuk menguraikan siapa saja pihak bersangkutan dimaksud.