Akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti (FH Usakti) Abdul Fickar Hadjar menilai aksi Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri yang melompat pagar dalam inspeksi mendadak penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) salah sasaran, dan bahkan bisa berujung pidana.
“Yang pertama ya dia itu sebenarnya salah sasaran mendatangani tempat penampungan TKI. Karena gini, sebenarnya kan selain Depnaker ada badan yang menangani khusus pengiriman TKI yaitu BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia,-red). Nah, itu ada kepalanya. Kepala badan itu lah yang sebenarnya punya otoritas resmi mengatur TKI,” ujarnya ketika dihubungi Hukumonline, Sabtu (8/11).
Fickar mengatakan bahwa urusan Kementerian Tenaga Kerja masih banyak di luar itu. “Misalnya, ada pengawasan perusahaan, ada binapenta, ada izin tenaga kerja asing, ada banyak gitu loh. Ada mengenai upah pekerja. Mestinya dia bisa mengambil isu yang agak strategis semestinya. Itu satu,” tambahnya.
Kedua, lanjutnya, dengan alasan apapun, selain kepolisian dalam rangka menyidik tindak pidana, maka masuk ke rumah orang lain harus atas seizin orang tersebut. “Kecuali itu tadi, kepolisian ketika dia melaksanakan tugasnya sebagai penyidik pidana. Siapa pun termasuk menteri, menurut saya, nggak boleh dia masuk sembarangan ke halaman orang lain. Dalam perspektif hukum pidana, itu sudah (tindak,-red) pidana,” ujar pengajar hukum pidana ini.
Salah satu ketentuan yang bisa digunakan untuk menjerat Hanif adalah Pasal 167 ayat (1) KUHP. Ketentuan itu berbunyi, “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
“Ya, kalau menurut saya begitu. Karena meskipun tidak mengusir, buruh itu bukan yang punya rumah kan? Yang punya rumahnya nggak ada ya? Dikabarkan nggak dibukakan karena nggak ada bosnya,” jelasnya.
Fickar menilai tindakan itu sudah masuk ke dalam tindak pidana formil, yakni memasuki pekarangan orang lain walau tanpa mengakibatkan kerugian apapun. “Dia sudah melawan hukum,” ujarnya.
“Mestinya kalau menurut saya, dia bisa bersama-sama polisi atau pengurus wilayah setempat, umpamanya RT atau RW biar bisa masuk. Ini kan jadi kayak preman? ya mentang-mentang menteri gitu loh. Itu pun juga bukan dalam kerangka pengawasan atau sidak. Itu kan biasanya dilakukan oleh kepala BNP2TKI bersama polisi,” tukasnya.
Terpisah, Menaker M. Hanif Dhakiri mengatakan masyarakat jangan hanya berfokus pada cara dirinya bekerja dan menyelesaikan masalah. "Saya harap masyarakat jangan fokus pada cara saya tapi lihat hasil kerjanya," katanya pada acara diskusi publik Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (8/11).
Dia juga mengharapkan masyarakat mendukungnya dalam menyelesaikan masalah ketenaga kerjaan khususnya persoalan TKI dengan memberikan informasi mengenai PPTKI yang mencurigakan. Hal tersebut dikatakannya terkait sidak yang dilakukannya beberapa hari lalu pada Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang membuatnya harus memanjat pagar.
Dia mengaku terpaksa melakukan hal tersebut karena sudah mengetuk dan memberi salam serta setengah mengancam agar penjaga bangunan membuka pintu gerbang. "Jika saya saja yang berstatus menteri susah masuk apalagi keluarga korban" katanya.
Dari kejadian tersebut diketahui PJTKI tersebut bermasalah dan Hanif berjanji akan melakukan audit pada setiap perusahaan penyalur TKI. "Saya akan melakukan audit pada smua PJTKI termasuk milik pemerintah sendiri," ucapnya.
Terkait dengan pernyataan beberapa pihak tentang perbuatan Hanif saat sidak tersebut melanggar hukum karena masuk properti tanpa izin, dia memandang yang dilakukannya masih sesuai dengan tugas pokok kementeriannya.
"Ada yang bilang saya melanggar hukum, namun saya anggap hal tersebut ada dibawah kewenangan dan kewajiban kementerian saya yang bertugas untuk mengawasi dan melindungi para Tenaga Kerja," ujarnya.