Masalah keanggotaan BPK akhirnya menjadi perdebatan. Pemerintahan baru tidak langsung meresmikan nama-nama yang dipilih oleh Presiden Megawati. Bahkan dalam pertemuan DPD dengan Presiden SBY 2 November lalu dicapai kesepakatan, pelaksanaan Keppres 185/M ditunda berlakunya hingga ada putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Mahkamah Konstitusi sendiri langsung tanggap. Begitu permohonan diregistrasi, jadwal sidang pun ditetapkan. Menurut rencana, sidang atas sengketa kewenangan antar lembaga negara ini akan dimulai pada Senin (8/11) mendatang. Sebelum lebaran, putusannya diharapkan sudah ada karena menyangkut tugas-tugas konstitusional BPK.