Menurut Direktur Jenderlan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar, kebanyakan pemegang IUP belum memiliki status CnC bermasalah lantaran wilayah tambangnya tumpang tindih dengan IUP lain. Untuk itu, sebelum mencabut izin pemegang IUP, pihaknya berencana berkonsultasi dahulu dengan DPR dalam waktu dekat ini. Ia berharap, pada akhir tahun nanti penataan IUP sudah selesai.
Sukhyar tak menampik, pencabutan empat ribuan IUP akan berdampak terhadap produksi batubara. Namun, Sukhyar mengaku tak khawatir. Ia mengatakan, Kementerian ESDM tetap bisa mengandalkan produksi dari perusahaan pemegan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
“Batubara yang paling banyak diproduksi berasal dari PKP2B, sebesar 85 persen dari total produksi. Di tambah IUP dan produksi lainnya jadi 100 persen. Tidak signfikan kontribusi IUP tapi lingkungan rusak,” tutur Sukhyar di Jakarta, Kamis (13/11).