Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, secara resmi telah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK). Permohonan herziening itu diajukan 2 Februari lalu ke Mahkamah Agung melalui Ketua PN Jakarta Utara.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, menjelaskan majelis sudah ditunjuk dan sidang pertama akan digelar pada 26 Februari mendatang. Ahok mengajukan PK atas putusan PN Jakarta Utara No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Ut yang telah berkekuatan hukum tetap. Saat ini, Ahok sedang menjalani masa pidananya.
“Setelah berkas penetapan penunjukan hakim pemeriksa permohonan PK diterima. Maka, MA telah menetapkan sidang pertama. PK Ahok akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018,” kata Abdullah melalui keteranganya kepada hukumonline, Senin (19/02).
Abdullah menjelaskan permohonan PK Ahok diajukan oleh kuasa hukumnya, Josefina A Syukur dan Fifi Lety Indra. Namun ia tak menjelaskan alasan-alasan permohonan PK. Yang jelas, kata Abdullah, dalam permohonan PK sudah diutarakan dasar permohonan dan argumentasi mengapa mengajukan PK atas putusan PN Jakarta Utara terdahulu.
Pasal 263 KUHAP menyebutkan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali diajukan atas dasar tertentu. Pertama, jika ada keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan yang lebih ringan.
Kedua, jika dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain. Ketiga, jika putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
Abdullah juga menjelaskan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan penetapan dan penunjukan hakim yang akan memeriksa permohonan atau alat bukti yang dijadikan dasar atau alasan untuk mengajukan upaya hukum PK. “Sehingga, hakim pemeriksa PK yang akan membuat berita acara pendapat yang kemudian dikirim ke MA bersama denan berkas perkara secara lengkap,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Abdullah, sidang kedua akan dilaksanakan setelah satu minggu lebih berikutnya untuk mendengarkan jawaban pihak lawan yakni jaksa.
Untuk diketahui, Pada Selasa (09/5) lalu, Majelis Hakim yang diketuai H. Dwiarso Budi Santiarto beranggotakan Jupriadi, Abdul Rosyad, Didik Wuryanto, dan I Wayan Wijarna, menjatuhkan vonis 2 tahun penjara terhadap Ahok. Ahok dianggap terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 156a huruf a KUHP, dan diperintahkan untuk langsung ditahan.
(Baca juga: Putusan, Penahanan Ahok dan Masa Transisi Peradilan)
Awalnya, tim pengacara Ahok menyatakan banding atas putusan majelis. Tetapi kemudian permohonan banding itu tak diteruskan. Senada, Kejaksaan Agung juga sempat mengajukan banding atas vonis dua tahun tersebut, meskipun kemudian dicabut. Setelah pencabutan itu akhirnya putusan Ahok berkekuatan hukum tetap. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjalani pidana hingga kini.