Pemerintah memastikan perundingan resmi untuk mengambil alih PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dari Jepang akan segera dimulai pada Agustus 2012.
"Dalam rencana rapat resminya akan berlangsung bulan Agustus atau September, dan pengakhiran kerja sama akan dilakukan penandatanganannya bulan Oktober ini," ujar Ketua Tim Perundingan Perjanjian Kerja sama PT Inalum MS Hidayat seusai rapat koordinasi membahas proyek asahan dan rencana pengambilalihan Inalum di Jakarta, Jumat (3/8).
Hidayat juga mengatakan setelah penandatanganan akhir kerja sama tersebut maka ada masa transisi selama setahun. Atau sebelum pemerintah Indonesia secara resmi mengambil alih perusahaan pengolahan mineral tambang ini.
"Ada masalah-masalah krusial yang harus dirundingkan, masih ada proses kita menyelesaikan audit, second opinion dari konsultan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya pemerintah tetap bertekad menyelesaikan pembelian 100 persen saham Inalum," ujarnya.
Menteri Perindustrian ini juga memastikan dengan kepemilikan pemerintah atas Inalum maka Indonesia tidak lagi mengimpor alumina dan mengekspor bauksit, karena pengolahan bahan mineral tersebut dapat dilakukan di perusahaan yang berlokasi di Sumatera Utara ini.
"Jadi sekarang ini bauksit diekspor banyak ke luar negeri, produk setengah jadinya alumina kita impor dari luar negeri. Ini tidak akan terjadi lagi. Saya akan minta investor untuk eksplorasi bauksit yang dibuat di Indonesia untuk kepentingan suplai Inalum," katanya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo juga mengusulkan agar PT Inalum kembali ke pemerintah terlebih dahulu pada 2013, walaupun Jepang masih bernegosiasi untuk meminta bagian dalam perusahaan tersebut. "Kami merekomendasi untuk sepenuhnya kembali ke Indonesia dulu," ujarnya.
Menurut dia, setelah pemerintah mengambil alih secara penuh kepemilikan PT Inalum. Sehingga ada kemungkinan pemerintah akan menawarkan saham kepada investor. Atau menyerahkan operasional perusahaan kepada BUMN atau non BUMN.
"Kami mengusulkan untuk diselesaikan dulu, bahwa nanti kemudian kita akan tawarkan kepada investor dalam bentuk tender secara terbuka dan diberikan opsi kepada BUMN atau non BUMN, itu soal kedua," katanya.
Menkeu memastikan pemerintah akan mengambil alih PT Inalum dengan mempersiapkan anggaran hampir Rp7 triliun pada 2013 mendatang.
BUMN Siap
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan perusahaan pelat merah siap membeli PT Inalum jika ada perintah dari negara. "Saya tunggu kepastian dari pemerintah, jika ditugaskan, saya siap," kata Dahlan usai menghadiri rapat koordinasi beberapa kementerian mengenai kepemilikan Inalum di Jakarta, Jumat.
Dahlan sendiri menyebut PT Aneka Tambang Tbk tertarik untuk mengambil alih kepemilikan Inalum. Saat ini 58,9 persen saham Inalum dikuasai oleh konsorsium dari Jepang, Nippon Asahan Aluminium.
Namun tak dijelaskan Dahlan berapa dana yang disiapkan oleh Kementerian BUMN untuk membeli Inalum. Menurut keterangan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo operasi Inalum telah merugikan Indonesia selama 22 tahun.
Dahlan sebelumnya menjelaskan bahwa mekanisme kepemilikan Inalum baru akan ditentukan setelah kepemilikan Inalum kembali ke tangan pemerintah Indonesia setelah kontrak kerjasama dengan perusahaan Jepang berakhir pada Oktober 2013.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo di sisi lain menjelaskan bahwa pemerintah masih belum memutuskan status kepemilikan Inalum. Saat ini sedang dikaji laporan tim negosiasi yang berbicara dengan pihak Jepang.
Agus juga mengatakan bawah saham Inalum akan dibeli dengan dana sebesar Rp7 triliun. Namun, dana tersebut sampai saat ini belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012.