Nama Anita Kolopaking akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik. Perbincangan tersebut bermula dari status Anita sebagai penasihat hukum Joko Tjandra, terpidana kasus dugaan korupsi Cessie Bank Bali yang melarikan diri. Setelah itu, nama Anita terus menjadi pembicaraan setelah ia diduga turut membantu membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Di media sosial juga muncul berbagai tudingan Anita membantu Joko Tjandra memuluskan kehadirannya di Indonesia dengan melakukan pertemuan atau menghubungi sejumlah pihak yang diduga mempunyai peran membantu Joko berada di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, salah satu dugaan pihak yang ikut terlibat dalam hal ini yaitu seorang perwira tinggi polisi bintang satu Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri yang kini telah dicopot jabatanya.
Bareskrim mulai melakukan penelusuran terkait penerbitan surat jalan untuk Joko Tjandra yang diduga dilakukan Prasetijo yang perkaranya sudah mulai dalam tahap penyidikan. Salah satunya dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk penasihat hukum Joko Tjandra berinisial ADK, yang setelah Hukumonline meminta konfirmasi kepada Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Argo Yuwono inisial yang dimaksud adalah Anita Kolopaking.
Dilansir Antara, hari ini Anita dijadwalkan kembali diperiksa Tim Khusus Bareskrim Polri terkait surat jalan yang dikeluarkan oleh Prasetijo. Ini adalah pemeriksaan lanjutan setelah sehari sebelumnya dilakukan hal yang sama. “Hari ini dilanjutkan (pemeriksaan)," kata Argo, Kamis (23/7).
Selain itu tim juga memeriksa Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud) Bareskrim Polri dan para staf Korwas PPNS Bareskrim Polri sebagai saksi untuk mengungkap kronologi penerbitan surat jalan Djoko Tjandra. “Kami mencari tahu seperti apa sih (kronologi) surat jalan itu bisa keluar,” ujarnya.
Sejauh ini, pemberkasan terkait pelanggaran disiplin Brigjen Prasetijo telah selesai dilakukan oleh Divisi Propam Polri dan diserahkan ke Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Wapro) untuk dievaluasi. “Nanti setelah dievaluasi, berkas tersebut akan disidangkan. Tentunya, nanti dari Wapro yang merencanakan kapan (sidang),” jelasnya.
Kemudian terkait kasus dugaan pidana yang melibatkan Prasetijo sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menambahkan penyidik akan menerapkan Pasal 263 KUHP, 426 KUHP dan atau 221 KUHP dalam kasus pidana Prasetijo. (Baca: ‘Akal-akalan Joko Tjandra Muluskan Permohonan PK)
Sebelumnya Prasetijo telah dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri dan digeser ke bagian Yanma Polri dalam rangka pemeriksaan. Mutasi jabatan itu buntut dari penerbitan surat jalan oleh Prasetijo untuk Djoko Tjandra. Prasetijo diketahui mengeluarkan surat jalan bagi Djoko Tjandra atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan dan dinilai telah melakukan hal yang melampaui kewenangannya. Atas perbuatannya, Prasetijo akan dikenakan sanksi kode etik Polri, sanksi disiplin dan sanksi pidana.
Andi Putra Kusuma, salah satu penasihat hukum Joko Tjandra yang juga tergabung di kantor hukum Anita Kolopaking & Partners saat dihubungi Hukumonline pada Rabu (22/7) mengakui Anita memang mendatangi Bareskrim. Namun ia mengaku tak mengetahui tujuan yang bersangkutan. “Hari ini Bu Anita ke Bareskrim, tapi nggak tahu dalam rangka BAP atau apa, kebetulan sudah 2 hari saya nggak ngantor jadi nggak dampingi Ibu,” ujarnya. (Baca: Buah Simalakama Joko Tjandra)
Pada Senin (20/7) seusai sidang permohonan PK Joko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Andi memberikan klarifikasi mengenai kabar yang tersebar di media sosial mengenai pertemuan Anita dengan sejumlah pihak dan tudingan membantu kehadiran Joko Tjandra di Indonesia. Menurut Andi untuk beberapa foto yang beredar ia membenarkan jika itu adalah foto Anita, tetapi kejadian dan waktu yang dicantumkan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
Selanjutnya perihal cuplikan percakapan antara pihak yang diduga Anita dan Joko yang tersebar di media sosial, Andi mengaku tidak mengetahui hal tersebut. “Dengan Pak Joko saya tidak bisa mengkonfirmasi karena saya tidak terlibat komunikasi langsung dengan Pak Joko. Chat-chat itu pun saya baru ketahui dari media. Saya pribadi tidak mengetahui,” terangnya.
Sementara mengenai anggapan Anita membantu menyembunyikan Joko Tjandra, Andi langsung membantahnya. “Kalau upaya untuk menyembunyikan kan jelas. Hal ini kita kuasa hukum, kita wajib menjaga kerahasiaan klien sepanjang itu masih sejalan dengan undang-undang,” tegasnya.
Hukumonline telah menghubungi sejumlah organisasi advokat untuk menanyakan di mana Anita bernaung, mulai dari tiga Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Tjoetjoe hingga Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), menyatakan bahwa Anita bukan merupakan anggota mereka.
“Sesuai pengecekan staf kami di DPN PERADI bahwa dalam database tidak ada anggota bernama Anita Kolopaking. Jadi yang bersangkutan tidak anggota PERADI Grand Slipi Tower (GST),” ujar Sekjen DPN PERADI pimpinan Fauzie, Thomas Tampubolon. (Baca: Ketika Kejaksaan dan Kemenkumham Beda Informasi Keberadaan Joko Tjandra)
Begitupula dengan PERADI Rumah Bersama Advokat pimpinan Luhut Pangaribuan yang menyatakan hal serupa jika Anita tidak terdaftar sebagai anggota. Hal yang sama juga diutarakan PERADI Suara Advokat Indonesia pimpinan Juniver Girsang. “Kalau PERADI SAI, pasti tidak terdaftar karena saya sudah liat juga di file saya,” pungkasnya.
Presiden KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto ketika diminta konfirmasi dengan Hukumonline juga menyatakan hal yang senada. “Saya cek di database e-Lawyer nama yang bersangkutan tidak ada,” tuturnya. Informasi yang sama juga diutarakan M Ismak, Ketua Umum AAI yang menyatakan bahwa tidak ada nama Anita dalam daftar anggotanya. (ANT)