AAI, lanjut Denny, sebenarnya tak hanya sekali ini saja berkirim surat resmi kepada Peradi. Pada 2008 lalu, AAI juga pernah berkirim surat serupa. Waktu itu berdasarkan rekomendasi dari Rakernas AAI di Batam, tahun 2008.
Ketika itu, Denny menuturkan, Rakernas AAI Batam dan Semarang sama-sama menyikapi konflik organisasi advokat yang mengakibatkan lahirnya KAI. Konflik lahir karena kekuasaan kedaulatan organisasi advokat tak ada di tangan anggotanya, jelas Denny.
Tokoh AAI yang lain, Jhonson Panjaitan juga angkat bicara. Ia menyesalkan sikap DPN Peradi yang tak mau introspeksi diri atas segala konflik yang ada di depan mata. Mulai dari pecahnya Peradi, munculnya KAI dan sekarang konfliknya meluas sampai ke Mahkamah Agung, kata Jhonson yang mantan Ketua PBHI ini.
Carut-marutnya wajah organisasi advokat saat ini, lanjut Jhonson, seharusnya dijadikan momentum yang tepat bagi DPN Peradi untuk memperbaiki diri. Jangan hanya sibuk ngurusin pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), ujian advokat dan perpanjangan kartu anggota. Tapi coba tengok bagaimana para calon advokat muda yang nasibnya terkatung-katung karena tak bisa diambil sumpahnya.
Munaslub?
Senada dengan Denny, Jhonson menyatakan alasan utama AAI mendesak Peradi menggelar Munaslub adalah demi perbaikan Peradi. Dengan kondisi tidak berjalannya demokratisasi di tubuh DPN Peradi, maka legitimasi Peradi menjadi luntur di mata anggotanya.
Berdasarkan Pasal 29 akta pernyataan pendirian Peradi, Munaslub memang dimungkinkan digelar dengan atas pertimbangan DPN maupun atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 cabang DPC Peradi di seluruh Indonesia.
Jika merujuk pada ketentuan Pasal itu, Jhonson sadar diri bahwa permintaan oleh sekurang-kurangnya 2/3 DPC adalah hal yang sulit. Jumlah anggota AAI yang duduk di semua pimpinan DPC tak seberapa. Oleh karena itu, Jhonson mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa pejabat organisasi lain seperti SPI, HAPI dan HKHPM. Secara informal, mereka mendukung Munaslub.