Mendukung
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mendukung rekomendasi yang diterbitkan Amnesty International ini. Sejak awal Komnas HAM mengingatkan agar HAM menjadi kerangka dan standar norma untuk debat capres dan cawapres. Tapi sayangnya itu tidak dilakukan, HAM hanya menjadi salah satu isu yang disinggung dalam debat. “Harus ada perspektif HAM dalam kerangka umum politik membangun negara,” harapnya.
Direktur Relawan TKN Jokowi-Ma'ruf, Maman Imanulhaq mengapresiasi masukan yang disampaikan Amnesty International. Menurutnya, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sejak awal berkomitmen terhadap HAM dan mensejahterakan seluruh masyarakat. Untuk kasus Papua, salah satu pendekatan yang dilakukan yakni membenahi infrastruktur. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Maman menyebut Presiden Jokowi telah mendorong Jaksa Agung dan KSP.
Terhadap Komnas HAM, Maman mengatakan lembaga yang khusus mengurusi HAM ini harus diperkuat termasuk anggarannya. “Kami berkomitmen memperkuat Komnas HAM,” ucapnya.
Direktur Relawan Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan menekankan pentingnya perubahan cara pandang masyarakat mengenai HAM. Masalah HAM jangan hanya menjadi perbincangan ketika pemilu, tapi ini harus digulirkan terus. Ketika terpilih nanti, Prabowo-Sandi akan mengkaji seluruh kelembagaan yang ada termasuk Komnas HAM dan komisi independen lainnya untuk diperkuat. “Apakah akan diletakan di dalam atau di luar pemerintahan?”