Sebanyak 50 ribu buruh menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 1 Mei 2023. Aksi May Day juga dilakukan di beberapa provinsi. Ada 38 provinsi terkonfirmasi melakukan aksi May Day serempak serta ratusan kabupaten/kota turut mengikuti aksi May Day.
“Massa buruh yang hadir pada May Day 2023 ini merupakan gabungan dari sejumlah kelompok buruh di Indonesia,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangannya, Minggu (30/4/2023).
Said Iqbal menyebutkan sejumlah kelompok (organisasi) buruh yang dimaksud yakni KSPI sendiri, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Serikat Petani Indonesia. Kemudian ada massa dari SPU, FSPMI, SPN, FSP KEP, FSP TSK, Farkes, FSP ISSI, FTPHSI, UPC, Jala PRT, dan lain-lain.
"Pukul 09.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB aksi May Day di Istana dan Gedung MK," ujar Said Iqbal.
Baca Juga:
Ia menyampaikan selepas aksi di Istana dan gedung MK, massa akan diarahkan bergerak menuju Istora Senayan. Nantinya akan ada May Day Viesta di Istora Senayan mulai dari jam 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB. May Day Viesta akan diisi pidato dan orasi dari pimpinan buruh. Dia mengungkapkan akan ada capres yang berorasi saat May Day
"Ada kemungkinan juga ucapan Hari Buruh Internasional dari capres yang sudah diputuskan dalam rakernas Partai Buruh. Ini hasil rakernas ya, belum keputusan Partai Buruh," kata Iqbal.
Namun, Iqbal belum menjelaskan secara pasti siapa sosok bakal capres yang dikabarkan akan hadir dan menemui massa buruh tersebut.
Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei ini biasanya menjadi ajang organisasi serikat buruh untuk mengusung berbagai isu publik. Ada 7 tuntutan yang diusung dalam May Day tahun 2023 ini.
Pertama, cabut Omnibus Law UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, cabut parliamentary threshold 4 persen dan presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi yang kita kenal. Ketiga, sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga. Keempat, tolak RUU Kesehatan.
Kelima, reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain. Keenam, pilih capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Cipta Kerja. Ketujuh, HOSTUM, hapus outsourcing tolak upah murah.
Said Iqbal juga menyampaikan akan ada deklarasi Koalisi Orang Kecil. Di mana Partai Buruh menginisiasi koalisi ini untuk melawan hegemoni partai politik yang membuat demokrasi terpimpin.
Terkait dengan Capres yang didukung adalah pasangan capres-cawapres. Tidak ada urusannya dengan parpol yang mengusung atau mengusulkan pasangan capres-cawapres yang kami dukung.
"Dengan kata lain, Partai Buruh hanya akan bekerja sama dengan capres-cawapres, bukan bekerja sama atau membangun koalisi dengan parpol lain, khususnya parpol pendukung omnibus law."
Lebih tegasnya, kata dia, Partai Buruh tidak akan pernah berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan omnibus law UU Cipta Kerja. Tapi hanya akan berkoalisi secara langsung dengan capres dan cawapres yang didukung Partai Buruh.