Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi anak dan perempuan. Terbaru, rapat paripurna DPR ke-19 masa persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan menjadi UU. Substansi UU KIA yang diatur antara lain cuti melahirkan sampai 6 bulan bagi perempuan yang bekerja. Sebelumnya, UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur cuti melahirkan hanya 3 bulan. Pekerja pria yang mendampingi istrinya melahirkan berhak mendapat cuti sampai 5 hari dan 2 hari untuk mendampingi istri keguguran.
Koalisi Masyarakat sipil yang terrgabung dalam Jaringan untuk Kebijakan Adil Gender menyesalkan RUU KIA yang disetujui DPR menjadi UU itu tidak memuat usulan yang sebelumnya disodorkan. Akibatnya, substansi UU KIA berpotensi menimbulkan persoalan. Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Perempuan Indonesia (FSBPI) sekaligus mewakili Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Jumisih, mengatakan RUU KIA sulit diimplementasikan, khususnya bagi kalangan pekerja/buruh. Sebab praktik selama ini terkait hak maternitas seperti cuti melahirkan sulit diimplementasikan.
“Praktiknya selama ini buruh perempuan sulit mendapat cuti melahirkan 3 bulan, bahkan tak jarang ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Jumisih dalam diskusi bertema “Menakar efektivitas UU KIA: Lemahnya Substansi dan Potensi Kerancuan dalam Implementasi”, Sabtu (29/6/2024) kemarin.
Baca Juga:
- Disahkan Jadi UU, Ini 6 Poin Penting Pengaturan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak
- KPAI Apresiasi Langkah DPR Setujui UU Kesejahteraan Ibu dan Anak
Jumisih mengatakan hubungan kerja menjadi akar masalah sulitnya pekerja/buruh perempuan mendapat cuti melahirkan. Status pekerja harian lepas, borongan, outsourcing, dan kontrak membuat posisi pekerja/buruh sangat lemah di hadapan pemberi kerja. Ketidakpastian hubungan kerja ini membuat pekerja/buruh sulit mengakses hak-hak perburuhan. “Kami apresiasi RUU KIA disetujui menjadi UU sebagai upaya melindungi buruh perempuan dan anak, tapi kita mengkritisi bagaimana nanti implementasinya,” ujarnya.
Persoalan lain dalam substansi RUU KIA yakni memposisikan hak asuh anak seolah hanya menjadi kewajiban perempuan. UU Cipta Kerja membuat kaum perempuan sulit terserap peluang kerja di sektor formal. Bekerja di sektor informal membuat ruang pekerja/buruh untuk berserikat sangat sempit. Padahal peran serikat pekerja/buruh penting untuk memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh antara lain menjalin kesepakatan dengan pemberi kerja melalui perjanjian kerja bersama (PKB).
Pekerja rumah tangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan informal yang kerap diampu perempuan. Jumisih berpendapat PRT bakal kesulitan mendapat hak-hak sebagaimana diatur RUU KIA karena posisinya belum diakui sebagai pekerja/buruh. Tercatat, sampai saat ini proses pembahasan RUU PRT di DPR mandek. Status RUU PRT baru sebatas dietapkan sebagai RUU usul inisiatif Badan Legislasi (Baleg) DPR. “RUU PRT ini sudah 20 tahun di DPR, keluar masuk prolegnas (program legislasi nasional),” bebernya.