“Selain kebebasan sipil yang semakin tergerus, Presiden Jokowi berperan besar membuat demokrasi ambruk dengan membiarkan berkembangnya wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan,” urai Fatia.
Keempat, situasi Papua semakin buruk dengan pemaksaan kepentingan Jakarta dan berlanjutnya kekerasan. Fatia menilai Presiden Jokowi tak berhasil menyelesaikan masalah kemanusiaan di Papua. Pendekatan keamanan, kekerasan, penyiksaan, penghilangan paksa, sampai pembunuhan terhadap orang asli Papua tidak berhenti tapi terus terjadi.
Kepentingan Jakarta terhadap Papua menurut Fatia dapat terlihat dari pengesahan RUU Otsus Papua dan RUU DOB secara terburu-buru. Penolakan masyarakat terhadap regulasi itu dijawab dengan represi, bukan dialog.
Kelima, Presiden Jokowi berambisi terhadap sektor pembangunan dan membuka keran investasi. Fatia melihat kebijakan itu kerap dibarengi dengan pengerahan kekuatan dengan dalih keamanan, sehingga berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM. Politik keberpihakan terhadap pemilik modal oleh Presiden justru mengabaikan hak-hak masyarakat dan semakin membuktikan bahwa rezim pemerintahan kian memfasilitasi kepentingan oligarki.
Keenam, di level internasional Fatia menilai pemerintah melakukan komitmen palsu. Rekomendasi UPR yang disampaikan kepada Indonesia sampai tahun ketiga kepemimpinan Presiden Jokowi minim dijalankan. Misalnya, rekomendasi terhadap Papua, yang dilakukan bukan memperbaiki situasi, tapi cenderung menolak atas situasi kemanusiaan yang ada. Begitu juga kebijakan hukuman mati yang praktiknya masih berjalan, salah satunya melalui RUU KUHP. Tapi pemerintah tidak ingin warganya divonis hukuman mati di negara lain.