Riset hukum yang baik butuh sumber data yang terpercaya. Dhiana Puspitawati, Ketua Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia, mengingatkan agar mahasiswa hukum tidak sembarangan mengambil data hukum di internet. “Saya sarankan mahasiswa menggunakan platform yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, alih-alih dengan mesin pencari umum Google saja,” kata dosen Hukum Internasional Universitas Brawijaya itu kepada Hukumonline, Kamis (16/6/2022).
Dhiana menyebut sejumlah portal internet resmi yang sudah disediakan oleh lembaga-lembaga negara terkait. Ia menyebut sejumlah data hukum kredibel bisa diperoleh mulai dari portal jurnal yang disediakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, lembaga-lembaga kekuasaan kehakiman, hingga lembaga swasta independen, seperti Hukumonline. Ia mengatakan portal-portal itu lebih bisa diandalkan karena standarnya telah tersaring menurut kriteria akademis.
Berikut ini adalah lima tambang data hukum penting yang Dhiana sebutkan saat ditanya oleh Hukumonline.
1. SINTA
“SINTA disediakan Kemendikbud. Ada skala satu sampai enam ada di sana. Jurnal yang terindeks Scopus yang berkedudukan di Indonesia bisa diakses lewat SINTA 1,” kata Dhiana. Apa itu SINTA?
Science And Technology Index (SINTA) adalah direktori jurnal dan sitasi akademisi dan peneliti Indonesia terakreditasi. Tercatat 239.723 penulis dan 6.941 jurnal yang terhimpun dalam portal SINTA saat ini. Portal ini dikembangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejak tahun 2016. Tentu saja tidak semua jurnal adalah jurnal hukum. Mahasiswa atau peneliti bisa mempersempit pencarian lebih dulu pada jurnal hukum yang tersedia. Portal ini bisa diakses lewat alamat https://sinta3.kemdikbud.go.id/
Baca Juga:
2. Peraturan
“Ada juga portal milik negara,” kata Dhiana. Pencarian dokumen peraturan perundang-undangan yang menggunakan versi terbitan resmi negara bisa didapat di sana. Dhiana merujuk layanan peraturan.go.id. Portal ini menyediakan dokumen peraturan perundang-undangan dalam format Lembaran Negara dan Berita Negara.
Portal ini dikembangkan Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini tercatat ada 3.922 Peraturan Pusat, 17.298 Peraturan Menteri, 4.668 Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan 15.982 Peraturan Daerah yang terhimpun di sana. Portal ini bisa diakses lewat alamat http://peraturan.go.id/