Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefiniskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi, menjalani mahligai kehidupan rumah tangga kerap menemui banyak masalah yang menyulut pertengkaran yang berujung pada perceraian.
Bila akhirnya perceraian itu terjadi, tak jarang salah satu pasangan enggan mengurus perceraian ke pengadilan baik Pengadilan Negeri (beragama non-Islam) maupun Pengadilan Agama (beragama Islam). Sebab, Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Padahal, secara normatif salah satu pasangan boleh mengurus sendiri proses perceraian tanpa harus didampingi advokat atau kuasa hukum. Hanya saja, biasanya para pihak merasa perlu didampingi kuasa hukum karena awam soal hukum keluarga dan belum mengetahui prosedur persidangan serta beragam akibat hukum dalam putusan perceraian. Misalnya, pembagian harta gono-gini (bersama), nafkah, hak asuh anak, dan lain-lain. (Baca Juga: Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Perkawinan Campuran)
Lalu, bagaimana tahapan prosedur perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak di Pengadilan Agama (PA)? Secara prosedur pengajuan cerai gugat oleh istri ataupun cerai talak oleh suami hampir sama. Hanya saja ada sedikit perbedaan proses antara pengajuan gugatan cerai oleh istri dan permohonan ikrar talak oleh suami. Mengutip laman pa-jakarta selatan.go.id, ada 5 tahapan/langkah pengajuan proses perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.
1 – Menyusun gugatan atau permohonan
Gugatan/permohonan pertama, memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat. Kedua, posita yang menguraikan fakta kejadian dan fakta hukum yang mendorong istri ingin mengajukan perceraian atau suami ingin mengajukan cerai talak. Ketiga, petitum yang memuat hal-hal yang dituntut berdasarkan posita. Gugatan atau permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai/permohonan cerai talak. Atau bisa juga diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap atau sesudah ikrar talak diucapkan. (Pasal 66 ayat (5) UU 7/1989 yang telah diubah dengan UU 3/2006).
2 – Pengajuan gugatan cerai atau permohonan cerai talak (istri/suami atau kuasanya)
Gugatan diajukan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di daerah hukum atau kediaman istri selaku penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, gugatan diajukan di PA tempat kediaman tergugat. Penggugat dianjurkan meminta petunjuk kepada pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan. (Pasal 118 HIR 142 Rbg jo Pasal 58, Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama).
Jika istri bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan ke PA yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (suami). Jika keduanya bertempat tinggal di luar negeri, gugatan diajukan ke PA daerah hukumnya tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada PA Jakarta Pusat. (Pasal 73 ayat (2), (3) UU 7/1989 yang telah diubah dengan UU 3/2006).
Sedangkan, permohonan cerai talak oleh suami diajukan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Seperti halnya cerai gugat, Pemohon dianjurkan meminta petunjuk mengenai tata cara membuat permohonan kepada pegawai PA/Mahkamah Syariah. Permohonan diajukan di daerah hukum tempat kediaman Pemohon. Bila Termohon (istri) meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukum tempat kediaman Pemohon.
Bila Termohon berkediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah hukum tempat kediaman Pemohon. Tapi, bila Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah hukum tempat dilangsungkan pernikahan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 118-119 HIR 142-143 Rbg jo Pasal 58, 66 UU 7/1989 yang telah diubah dengan UU 3/2006).
3 – Membayar biaya perkara
Baik gugatan cerai maupun permohonan cerai talak dibebani membayar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (pro deo) atau gratis. (Pasal 121 ayat (4), Pasal 237 HIR, 145 ayat (4), Pasal 273 Rbg jo Pasal 89 UU 7/1989 yang telah diubah dengan UU 3/2006).
4 – Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon menunggu panggilan sidang
Para pihak atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
5 – Proses persidangan
Mengutip rubrik Klinik Hukumonline, tahap selanjutnya baik cerai gugat atau cerai talak adalah proses persidangan. Pada sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang pertama ini, kedua belah pihak harus datang secara pribadi. Jika salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri dan tidak dapat hadir secara pribadi, ia dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jika keduanya bertempat kediaman di luar negeri, penggugat wajib hadir di sidang perdamaian tersebut secara pribadi. (Pasal 82 UU 7/1989).
Tapi, sesuai Pasal 125 HIR, bila tergugat sama sekali tidak pernah hadir pada sidang gugatan perceraian dan juga tidak menunjuk kuasa yang mewakili, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek.
Pasal 125 ayat (1) HIR berbunyi, “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.”
Langkah hukum yang bisa dilakukan tergugat yakni mengajukan upaya hukum verzet (perlawanan) terhadap putusan verstek. Apabila tergugat tidak melakukan verzet, putusan verstek itu dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. “Tergugat, yang dihukum sedang ia tak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan perlawanan atas keputusan itu,” demikian bunyi Pasal 129 HIR.
Bila kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka permohonan ikrar talak dikabulkan atau perceraian diputus dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 70 jo Pasal 81 ayat (1) UU 7/1989). Pada cerai talak, hakim membuat penetapan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan. Terhadap penetapan tersebut dan putusan perceraian pada cerai gugat dilakukan pendaftaran kepada pegawai pencatat Kemudian Panitera memberikan akta cerai kepada kedua belah pihak. (Pasal 71 ayat (2) jo Pasal 84 ayat (1), (4) UU 7/1989).