Amrie melihat peran ASEAN sangat penting untuk menyelesaikan persoalan konflik yang dihadapi rakyat Myanmar. Dalam webinar tersebut, pandangan dari para narasumber diharapkan dapat memperkaya perspektif terhadap konflik yang selama ini terjadi di Myanmar.
Berharap dukungan konkrit
Founder and Chairperson of Advisory Board Progressive Voice (Myanmar), Khin Ohmar mengatakan situasi di Myanmar semakin mengerikan. Kudeta militer kali ini membuka lembaran baru sejarah kelam perlawanan masyarakat sipil di Myanmar. Junta militer terus menyerang kelompok pro demokrasi. Terhitung sampai Juni 2021 korban tewas lebih dari 800 orang termasuk anak-anak dan lanjut usia. Penculikan, penyanderaan, dan pemenjaraan yang dilakukan militer terus meningkat. “Ini menunjukkan militer bertindak seperti geng kriminal,” sebutnya.
Ohmar menegaskan rakyat Myanmar menginginkan pemerintahan yang demokratis. Persoalannya kalangan militer atau Tatmadaw di Myanmar tidak mau memberikan kekuasaan ke tangan rakyat. Hal tersebut membangunkan rakyat Myanmar sadar bahwa tidak ada transisi menuju pemerintahan yang demokratis di bawah todongan senjata. “Sekarang rakyat Myanmar berjuang keras untuk meraih kehidupan demokrasi,” kata Ohmar dalam kesempatan yang sama.
Demonstrasi rakyat terjadi setiap hari dan pembangkangan sipil terus bergulir di Myanmar. Ohmar menilai saat ini junta militer bingung bagaimana mengendalikan rakyat, padahal semua upaya termasuk aksi kekerasan sudah dilakukan. Karena itu, dia melihat rakyat Myanmar sangat berharap ada dukungan dan bantuan konkrit dari komunitas internasional. Tapi sayangnya tidak ada bantuan yang diberikan baik oleh ASEAN maupun PBB. Bahkan ada pandangan yang berkembang di kalangan rakyat agar Myanmar keluar dari keanggotaan ASEAN.
“Rakyat Myanmar semakin menyadari tidak ada (komunitas internasional, red) yang menolong mereka dari kebrutalan militer,” ungkapnya.
Masyarakat Myanmar berharap pimpinan/petinggi ASEAN mendukung dan mengakui Pemerintah Persatuan Nasional Republik Persatuan Myanmar (NUG). Sebab, NUG mendapat legitimasi kuat dari kalangan masyarakat sipil di Myanmar yang menentang kebrutalan junta militer.
Dia mengaku prihatin karena Sekjen ASEAN hanya bertemu dengan junta militer, tapi tidak bertemu dengan NUG sebagai perwakilan masyarakat Myanmar. Ohmar menilai tindakan yang dilakukan militer saat ini karena tindakan yang mereka lakukan pada masa lalu tidak pernah dimintai pertanggungjawaban.