Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) belum lama ini dinobatkan sebagai kampus hukum Indonesia terbaik 2022. Ada tiga lembaga pemeringkat internasional yang menilai secara independen capaian FH UNAIR itu. Nah, kira-kira seperti apa isi pembelajaran yang disajikan FH UNAIR kepada calon-calon yuris terbaik Indonesia di sana ya? “Kami punya lima peminatan untuk program reguler,” kata Amira Paripurna, Koordinator Program Studi Sarjana FH UNAIR kepada Hukumonline.
FH UNAIR adalah salah satu dari kampus-kampus hukum negeri yang paling awal berdiri di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah FH UNAIR berawal pada Oktober 1951 saat lembaga pendidikan bernama Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya didirikan. Empat orang Meester in de Rechten dari kalangan hakim, advokat, dan birokrat di Surabaya tercatat sebagai pendiri kampus hukum itu.
Baca juga artikel terkait seputar mahasiswa hukumdan profesi, silakan klik artikel Klinik berikut ini: Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia
Catatan resmi FH UNAIR menyebut nama mereka yaitu Prof. Mr. Dr. K.R.M.T. Soeripto (Hakim Pengadilan Negeri Surabaya), Prof. Mr. RI Gondowardojo (Pegawai Tinggi Kantor Gubernur Jawa Timur), Prof. Mr. R.Boedisoesetya (Pegawai Tinggi Kantor Gubernur Jawa Timur), dan Mr. Kho Siok Hie (advokat di Surabaya).
Selanjutnya, atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 23121/Kab tentang Pembukaan Cabang Bagian Hukum di Surabaya dari Fakultit Hukum, Sosial dan Politik Universitit Negeri Gadjah Mada, sejak 15 Juli 1952 Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Surabaya beralih status menjadi cabang dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Baca Juga:
- Mahasiswa FH UGM Juara Kompetisi Simulasi Sidang Pidana Internasional
- Tips Menulis Skripsi dengan Metode Riset Sosio-Legal
Selanjutnya, saat Universitas Airlangga diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 10 November 1954, ada tiga fakultas pertama yang ditetapkan sebagai bagian dari Universitas Airlangga. Masing-masing adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Hukum. Sejak saat itu FH UNAIR resmi berdiri dan bukan lagi menjadi cabang FH UGM. Dekan pertama FH UNAIR adalah Prof. Mr.A.G. Pringgodigdo yang sekaligus menjabat sebagai Presiden Universitas Airlangga pertama. Sosok ini dikenal pula sebagai Sekretaris Negara pertama dalam Kabinet Presiden Soekarno.
Saat ini FH UNAIR telah berkembang menjadi kampus hukum Indonesia terbaik yang juga menyelenggarakan International Undergraduate Program. “Semua mahasiswa harus menuntaskan minimal 144 SKS,” kata Amira. Mahasiswa mengambil peminatan untuk menjadi fokus penulisan skripsi sebagai satu-satunya pilihan tugas akhir karya penulisan hukum. “Ada mata kuliah wajib minat dan pilihan minat, konsentrasinya akan terlihat dari mata kuliah yang diambil serta penulisan skripsi sesuai peminatan itu,” katanya.
Berdasarkan Buku Panduan Pendidikan Program Sarjana Tahun 2021, ada tiap mata kuliah terdistribusi pada beberapa kategori. Ada 16 SKS Mata Kuliah Wajib Institusi; 104 SKS Mata Kuliah Wajib Fakultas; dan 24 SKS Mata Kuliah Peminatan.
Berikut ini daftar mata kuliah dalam setiap kategori peminatan baik yang bersifat wajib peminatan ataupun pilihan. Hanya yang berlabel wajib yang mutlak diambil mahasiswa peminatan itu, selebihnya menjadi pilihan untuk memenuhi jumlah minimal 144 SKS. Tentu saja masih ada lagi deretan mata kuliah wajib program studi ilmu hukum dan mata kuliah wajib dari universitas yang tidak termasuk daftar di bawah.
1. Minat Studi Hukum Bisnis
Hukum Waris (Adat, Islam, BW) (wajib), Hukum Persaingan Usaha (wajib), Hak Kekayaan Intelektual (wajib), Hukum Jaminan (wajib), Hukum Perbankan (wajib), Hukum Perdata Internasional (wajib), Hukum Kepailitan, Hukum Surat Berharga, Hukum Asuransi, Pengantar Asuransi Syariah, Hukum Pasar Modal, Hukum Pembiayaan, Hukum Siber, Hukum Perlindungan Konsumen, Pengantar Perbankan Syariah, Manajemen Kredit, Akuntansi untuk Profesi Hukum, Hukum Wakaf dan Zakat, Hukum Perizinan, Arbitrase Internasional, Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah, Perjanjian Dagang Internasional, Hukum Investasi, Hukum Pajak, Hukum Pengangkutan, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Minat Studi Peradilan
Hukum Pidana Ekonomi Hukum Pidana (wajib), Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (wajib), Hukum Pidana Anak (wajib), Hukum Pidana Korupsi (wajib), Hukum Kesehatan (wajib), Hukum Waris (Adat, Islam, BW) (wajib), Sosiologi Hukum, Hukum Pidana Militer, Hukum Pidana Pers, Hukum Pidana Politik, Kriminologi, Viktimologi, Psikiatri Kehakiman, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Hukum Pidana Korporasi, Hukum Kejahatan Transnasional, Klinik Anti Korupsi, Hukum Siber, Hukum Humaniter Internasional, Arbitrase Internasional, Hukum Perlindungan Konsumen, Pengantar Perbandingan Hukum Pidana.
3. Minat Studi Hukum Pemerintahan
Pemerintahan Daerah (wajib), Hukum Perizinan (wajib), Hukum Pajak (wajib), Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah (wajib), Teori Konstitusi (wajib), Perancangan Perundang-undangan (wajib), Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (wajib), Sosiologi Hukum, Hukum Pelayanan Publik, Klinik Lingkungan, Hukum Pertambangan, Hukum Acara Pengadilan Pajak, Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Kepegawaian, Perbandingan Hukum Tata Negara, Hukum Perumahan dan Permukiman, Hukum Keuangan Negara, Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Hukum Organisasi Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum dan Perancangan Perjanjian Internasional, Hukum Humaniter Internasional, Hukum Penataan Ruang, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Pemilihan Umum.
4. Minat Studi Hukum Internasional
Penyelesaian Sengketa Internasional (wajib), Hukum Udara dan Angkasa (wajib), Hukum dan Perancangan Perjanjian Internasional (wajib), Hukum Organisasi Internasional (wajib), Hukum Diplomatik dan Konsuler (wajib), Hukum Humaniter (wajib), Hukum Siber (wajib), Hukum Migran, Hak Kekayaan Internasional, Hukum Investasi, Hukum Nuklir, Hukum Perdata Internasional, Hukum Pengungsi, Perjanjian Dagang Internasional, Arbitrase Internasional, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Kesehatan, Hukum Kejahatan Transnasional, Hukum Lingkungan Internasional, Kejahatan Internasional, Hukum ASEAN, HAM Internasional, Hukum Maritim.
5. Minat Studi Bisnis Syariah
Pengantar Ilmu Fiqh (wajib), Pengantar Fiqh Muamalah (wajib), Pengantar Perbankan Syariah (wajib), Hukum Perbankan (wajib), Hukum Jaminan (wajib), Hukum Waris (Adat, Islam, BW) (wajib), Pengantar Lembaga Keuangan Syariah (wajib), Pengantar Perusahaan Syariah, Arbitrase Syariah, Pengantar Asuransi Syariah, Hukum Wakaf dan Zakat, Hukum Pembiayaan, Hukum Surat Berharga, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Pengangkutan, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Kepailitan, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perlindungan Konsumen, Manajemen Kredit, Hukum Asuransi, Pengantar Perdagangan Syariah, Pengantar Kontrak Syariah.