Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 menghasilkan beberapa hal antara lain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu ada 14 temuan BPK terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan. Dari 14 temuan itu antara lain kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran serta keselarasan antara pelaporan keuangan dan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah belum sepenuhnya memadai.
Kemudian pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai terindikasi kurang disetorkan sebesar Rp5,82 triliun dan potensi sanksi administrasi sebesar Rp341,80 miliar. “Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 42 kementerian/lembaga minimal Rp6,81 triliun dan pengelolaan piutang bukan pajak pada 17 kementerian/lembaga minimal Rp3,51 triliun belum sesuai ketentuan,” begitu bunyi ringkasan eksekutif hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2023 angka 4 poin c.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah berupaya menjaga kesehatan dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara konsisten. Hal ini tercermin dari keberhasilan pemerintah mempertahankan opini WTP atas LKPP sejak tahun 2016. Meski begitu, pemerintah terus melakukan penguatan agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna dalam pengambilan kebijakan, memiliki manfaat nyata lebih luas dan mendukung pencapaian cita-cita kita menuju Indonesia sejahtera adil dan beradab.
Sri Mulyani mengatakan 14 temuan BPK itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk menindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa depan. Setidaknya pemerintah telah melakukan 5 hal menindaklanjuti temuan itu. Pertama, koordinasi dan integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan penganggaran dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban anggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
Baca juga:
- Siapa Berwenang Menyatakan Kerugian Negara? SEMA Pun Tak Mengikat
- Penegak Hukum Siap Tindaklanjuti Audit BPK Sesuai Kewenangan
Kedua, senantiasa mendorong penyelesaian masalah bidang perpajakan melalui evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis untuk menghindari kesalahan pencatatan di masa datang. Ketiga, evaluasi dan penyempurnaan, implementasi Automatic Blocking System (ABS). Mengakselerasi penagihan melalui langkah strategis dan melakukan risk profiling terhadap kementerian dan lembaga yang berisiko tinggi mengelola PNBP.
Keempat, mengupayakan penyusunan dan penyempurnaan mekanisme pemantauan anggaran mandatory spending di bidang pendidikan baik terhadap alokasi dan realisasi maupun atas ketercapaian output dan outcome dari pelaksanaan anggaran dibandingkan perencanaan.