Pengaduan pelayanan obat ini tidak hanya dikeluhkan oleh peserta JKN, tapi juga apotik. Data BPJS Kesehatan per Agustus 2018 menunjukan 28 persen apotik mengeluhkan kekosongan obat dari distributor; 27 persen tidak memiliki akun e-purchasing, sehinga tidak bisa membeli obat; dan 26 persen mengeluhkan harga tidak sesuai yang tercantum dalam e-katalog.
Ketua Umum GPFI, Tirto Kusnadi menjelaskan perusahaan farmasi yang tergabung dalam organisasinya berkomitmen menyediakan obat untuk program JKN. Kekosongan obat yang terjadi selama ini karena ada persoalan besar terkait tata kelola obat. Misalnya, RKO yang amburadul, kemudian obat yang sudah diproduksi sesuai dengan tender tidak dibeli seluruhnya oleh pemerintah, sehingga perusahaan farmasi menanggung kerugian karena obatnya kadaluwarsa.
Tirto mengatakan kualitas obat yang diproduksi di Indonesia menggunakan standar internasional. Selain kualitas terjamin, harganya pun relatif murah dibandingkan negara lain di Asia Tenggara dan India. “Industri farmasi di Indonesia bisa menyediakan 90 persen daftar obat yang tercantum dalam formularium nasional (fornas). Kami mampu memperoduksi obat sesuai kebutuhan,” lanjutnya.
Presidium Dokter Indonesia Bersatu, Agung Sapta mengatakan pelayanan kesehatan JKN saat ini di bawah standar dan mempengaruhi kekosongan obat. Karena pelayanan yang tidak sesuai standar ini mengakibatkan dokter memberi obat yang tidak tercantum dalam fornas karena standarnya lebih jelas. Untuk membenahi hal ini perlu komitmen politik dan anggaran yang kuat.
“Program JKN ini memang bagus dalam hal cakupan kepesertaannya, tapi lain hal dengan kualitas pelayanannya,” katanya.