Dalam acara debat dengan aktivis mahasiswa beberapa waktu lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, juga menyatakan terdapat dua alasan utama pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja. Dia menjelaskan UU Cipta Kerja ini dapat menyelesaikan persoalan tumpang tindih perizinan usaha yang selama ini terjadi. Dia menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam dan manusia yang masih belum tergarap optimal. Sehingga, kehadiran UU Cipta Kerja dapat memudahkan perizinan usaha untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut.
Kemudian, dia menjelaskan alasan kedua yaitu semakin bertambahnya jumlah pengangguran dan kebutuhan pekerjaan dari masyarakat. Terlebih lagi, jumlah tersebut semakin bertambah akibat pandemi Covid-19. Sehingga, dia menilai melalui UU Cipta Kerja maka investasi akan bertambah sehingga meningkatkan serapan tenaga kerja.
Salah satu cara yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengatasi pengangguran, menurut Bahlil, dengan mengundang investor. Dia meyakini semakin banyak investasi yang masuk maka akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dia juga mengingatkan bahwa investor yang dimaksud bukan hanya dari luar negeri, tapi juga dalam negeri seperti pelaku UMKM.
“Ada 7 juta (orang) belum dapat kerja, 2,9 juta angkatan kerja per tahun yaitu dari mahasiswa, SMA dan SMK. Di era Covid ada 3,5 juta terkena PHK yang formal terlapor. Data HIPMI, KADIN bisa 5-6 juta. Pengangguran ada 15 juta. Bagaimana agar dapat pekerjaan, apa adik-adik, saudara-saudara jadi PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN tentu tidak semua bisa direkrut. Paling PNS beserta TNI-Polri hanya 700 ribu. Sehingga masih ada 14 juta harus mendapatkan pekerjaan. Dalam konteks tersebut pemerintah wajib menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah berpikir tidak ada acara lain agar dapat pekerjaan dengan investasi masuk sehingga tercipta lapangan pekerjaan,” jelas Bahlil.
Dapatkan artikel bernas yang disajikan secara mendalam dan komprehensif mengenai putusan pengadilan penting, problematika isu dan tren hukum ekslusif yang berdampak pada perkembangan hukum dan bisnis, tanpa gangguan iklan hanya di Premium Stories. Klik di sini.