Banyaknya kasus kebocoran data pribadi belakangan terakhir dialami lembaga pemerintahan dan swasta. Maraknya kasus kegagalan perlindungan data pribadi membuka mata betapa pentingnya keamanan data dan siber di tengah perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Kebocoran data pribadi berdampak buruk terhadap perusahaan karena berpotensi menimbulkan kerugian, tak hanya finansial tapi juga reputasi.
Sebagai upaya melindungi data pribadi pemerintah dan DPR telah menerbitkan UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Beleid ini memberi kesempatan kepada pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi untuk mematuhi ketentuan ini paling lama 2 tahun sejak UU itu berlaku.
Partner K&K Advocates, Danny Kobrata, mengatakan setidaknya ada 4 langkah penting bagi perusahaan untuk mengatasi kebocoran data pribadi. Pertama, UU 27/2022 menurut Danny tidak spesifik menyebut soal kebocoran data pribadi, tapi hal itu sebagai bagian dari kegagalan pelindungan data pribadi.
Bentuk kegagalan pelindungan data pribadi antara lain data berubah, dihancurkan dan lainnya. Kebocoran data biasanya istilah untuk menyebut terjadi pencurian data oleh orang lain atau bisa juga datanya hilang. Adanya pengungkapan data pribadi oleh pihak yang dinilai tidak berwenang sering juga disebut sebagai kebocoran data pribadi.
“Dalam UU 27/2022 kebocoran data pribadi merupakan salah satu kegagalan pelindungan data pribadi,” kata Danny dalam diskusi bertema Kebocoran Data Pribadi:Konsekuensi Hukum & Strategi Keamanan Teknologi, Selasa (10/09/2024).
Baca juga:
- Begini Seluk Beluk Pelindungan Data Pribadi dalam UU PDP
- Perjalanan Panjang Regulasi Pelindungan Data Pribadi di Indonesia
- UU PDP Bakal Berlaku, Perusahaan Harus Bersiap Patuhi Aturan Perlindungan Data Pribadi
Berfoto bersama peserta seusai acara. Foto: ADY
Ketika teridentifikasi terjadi dugaan kebocoran data, Danny mengatakan langkah teknis yang perlu dilakukan pertama yakni menghentikan kebocoran data tersebut. Tim perlu merespon cepat menutup kebocoran secara teknis.