Berbeda dengan MA yang sebelumnya disambangi SD sebelum menyerahkan diri ke KPK, Mufti menjelaskan KY sama sekali tidak melakukan kontak atau menghubungi hakim agung yang bersangkutan. Proses pemeriksaan yang akan dilakukan KY nanti akan dibahas mekanismenya bersama KPK mengingat posisi SD sudah tersangka (dan kabarnya terakhir sudah dilakukan penahanan oleh KPK).
“Jadi kami perlu koordinasi, karena kasusnya ini tidak seperti hakim yang biasa dilaporkan kemudian digelar sidang (di KY, red). Nah nanti apakah sidangnya akan dilakukan di KPK?” ujarnya.
Mukti berharap proses sidang etik bisa berjalan paralel dengan proses kasus pidana korupsinya. Selain itu, dia belum bisa memastikan apakah sebelumnya pernah ada laporan kepada KY terkait Hakim Agung SD ini. Salah satu tugas KY adalah menerima pengaduan masyarakat terhadap perilaku hakim. Pengaduan dari masyarakat itu harus ditindaklanjuti dengan mengumpulkan bukti dan saksi kemudian digelar sidang pleno sebelum menjatuhkan rekomendasi sanksi.
Dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim, Mufti mengatakan selama ini KY berupaya meningkatkan kapasitas hakim dan melakukan advokasi, misalnya ketika ada hakim yang diintervensi dan diancam. Dari upaya yang telah dilakukan itu hasil survei menunjukkan setiap tahun mengalami peningkatan. “Memang hasilnya belum sempurna dan hal itu juga diakui MA, tapi trennya setiap tahun mengalami peningkatan,” imbuhnya.
Evaluasi rekrutmen dan pengawasan
Terpisah, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti Azmi Syahputra melihat tertangkap dan penetapan tersangka Hakim Agung Dimyati Sudrajat dan pegawai MA ada persoalan dalam proses rekrutmen calon hakim agung, mulai di KY hingga uji kelayakan di DPR. Karenanya, diperlukan instropeksi dan evaluasi MA secara menyeluruh terkait sistem rekrutmen mulai dari seleksi calon hakim agung hingga uji kelayakan di DPR.
Menurutnya, proses seleksi, uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung, dan pegawai/personil MA perlu dilakukan inovasi dan pengetatan persyaratan. Antara lain ke depannya mesti mengetahui dan menelisik rekam jejak calon hakim agung termasuk panitera secara maksimal dalam pelaksanaannya.
“Harus evaluasi yang menyeluruh ke depannya terkait sistem rekrutmen hakim agung termasuk panitera di MA,” ujarnya.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur melihat tertangkap dan penetapan tersangka Hakim Agung Dimyati Sudrajat dan pegawai MA ada persoalan dalam proses rekrutmen calon hakim agung, mulai di KY hingga uji kelayakan di DPR.
Kemudian Isnur menyoroti sistem pengawasan yang lemah. Menurutnya, insiden tertangkap dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap hakim agung Dimyati Sudrajat dan beberapa panitera perdata MA menunjukan hakim dan panitera masih bebas berkomunikasi dengan pihak-pihak berkepentingan dalam penanganan perkara yang berujung pada tindakan suap.
“Berarti mereka tidak takut. Artinya selain pengawasan lemah juga karena dia melihat ini juga biasa dilakukan oleh yang lain, dia menganggap ekosistemnya (karena pengawasan lemah, red) mendukung,” katanya.