Program magang merupakan suatu program belajar sekaligus tempat berlatih bekerja dengan cara langsung pada sebuah perusahaan selama beberapa waktu. Bagi mahasiswa atau lulusan ilmu hukum, mengikuti program magang adalah salah satu cara untuk terjun secara langsung mengenal jenis pekerjaan yang akan diambil nantinya.
Magang pada umumnya dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana. Sebagai jembatan antara dunia pendidikan dengan dunia keria, saat ini banyak perusahaan membuka program magang bagi mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate.
Hukumonline merangkum tiga perusahaan yang saat ini tengah membuka lowongan legal internship, baik untuk mahasiswa tingkat akhir dan juga lulusan baru ilmu hukum.
- Legal Internship 6 Bulan di Populix
Populix merupakan platform wawasan konsumen yang membantu bisnis terhubung dengan basis data respondennya dan memberi wawasan untuk lebih memahami preferensi konsumen Indonesia.
Saat ini Populix membuka kesempatan bagi mahasiswa akhir maupun lulusan baru sarjana hukum untuk mengisi posisi magang di Populix selama enam bulan. Pemagang nantinya akan bertugas membantu/melaksanakan penelitian dan analisis hukum untuk mendukung pengembangan dan penerapan strategi hukum, membantu dalam penyusunan dan peninjauan dokumen hukum, kontrak, dan perjanjian.
Kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi ini adalah memiliki antusiasme yang tinggi untuk belajar meninjau dan menyusun kontrak, perjanjian, dan dokumen hukum, memiliki antusiasme yang tinggi untuk melakukan penelitian, menganalisis undang-undang, peraturan, yurisprudensi, dan ingin mendalami hukum dan peraturan Indonesia dengan fokus pada hukum perusahaan, komersial, dan teknologi.
Kandidat yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri pada laman berikut ini.
- Legal Internship di PT Info Tekno Siaga
PT Info Tekno Siaga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("LPMUBTI") yang terdaftar di OJK sejak 7 Agustus 2019 dengan nomor S-448/NB.213/2019 dan dikenal dengan nama platform "ADAPUNDI".