Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, mengingatkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di instansi masing-masing. Dia menegaskan setidaknya terdapat 3 kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. “Orientasi merupakan salah satu bagian dari pengembangan kompetensi yang diselenggarakan dan dimulai pada hari ini. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN,” ujar Menteri Asman seperti dikutip dari situs Kemenpan RB, dalam acara orientasi CPNS di lingkungan Kemenkumham tahun 2017, di Balai Kartini Jakarta, Senin (22/1).
Acara tersebut diikuti 37.181 CPNS Kemenkum HAM di seluruh Indonesia yang merupakan hasil seleksi tahun 2017 lalu. Namun hanya sekitar 1.500 CPNS kantor pusat yang hadir di Balai Kartini, sementara lainnya mengikuti acara tersebut melalui tele conference. Selain Asman, acara tersebut dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Yasona M. Laoly dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi Kemenkumham.
Lebih lanjut, Asman menyebutkan bahwa upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kemudian pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
Dalam mengembangkan kompetensi, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. (Baca Juga: Catatan dalam Capaian Kinerja Kemenkumham 2017)
Dalam mengembangkan kompetensi, lanjut Asman, ASN juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain, baik di pusat maupun daerah dalam waktu paling lama satu tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Selain itu, pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
“Kemeneterian PANRB tengah menyiapkan kebijakan sebagai payung hukumnya,” ujarnya.
Dikatakan, output dari penyelenggaraan Diklat adalah adanya perubahan sikap dan perilaku, selain peningkatan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya. Begitu pula dengan orientasi sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, tidak lain untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN.
Asman berharap agar para CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat menjadi ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Di tempat yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengaku tidak segan untuk memecat dengan tidak hormat kepada CPNS yang terlibat narkoba. “Jangan pernah menyalahgunakan obat-obatan terlarang berarti saudara mengubur masa depan, saya tidak segan melakukan tindakan keras berupa pemecatan dengan tidak hormat” katanya seperti dikutip dari laman Kementerian Hukum dan HAM.
Yasonna mengatakan Kemen PAN & RB mengabulkan perngajuan 14.000 CPNS untuk formasi penjaga tahanan untuk menangani overkapasitas di Lapas/Rutan. “Di Lapas ada 3500 warga binaan hanya dijaga 17-20 petugas, rasionya sangat mengerikan maka kita meminta tambahan untuk menjaga lembaga pemasyarakatan,” pungkasnya.
Untuk itu Yasonna mengingatkan untuk berhati-hati dan menyampaikan agar tidak ada alasan Kemenkumham mengatakan kekurangan petugas. “Sekarang negara memberikan 14.000 kalau masih kita menemukan hal-hal seperti itu, matilah kita,” ujarnya.
Dia menyampaikan kepada seluruh CPNS agar menjadi bagian pembaharuan di Pemasyarakatan dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba. “Karena kamu kita terima dengan bersih maka saya menuntut kamu sekarang tetap menjadi bersih,” ujarnya.