Setiap klien memiliki masalah yang berbeda saat kali pertama mendatangi kantor hukum. Namun, oleh Founding Partner CHP Law Firm, Stephan Hutagaol mengungkapkan, pengalaman para partners dalam menangani permasalahan serupa, biasanya menjadi pertimbangan utama untuk menunjuk satu kantor hukum tertentu. Di CHP Law Firm, commercial dispute, baik perdata maupun pidana menjadi permasalahan yang umum ditangani.
“Biasanya CHP akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan klien, hal ini bisa dilakukan offline maupun online. Kemudian, CHP akan memberikan advise terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang dialami klien, yang tentunya disertai dengan penjelasan strategi-strategi dan timeframe jangka panjang yang menggambarkan langkah ke depannya sesuai dengan tujuan yang ingin klien capai,” kata Stephan.
Sebagai salah satu klien CHP Law Firm, Presiden Direktur PT ECL Logistik, Kaoru Ichikawa memberikan sejumlah tips dalam memilih konsultan dan kantor hukum.
1. Nasihat yang Komprehensif dan Out of the Box
Kaoru mengenal CHP Law Firm dari salah satu staf perusahaannya. Pada saat itu, perusahaannya yang bergerak di bidang logistik sedang membutuhkan penyelesaian sengketa komersial (commercial dispute).
Untuk membantu Kaoru memenangkan perkara, CHP mulai membuat strategi dan timeframe, baik dari perdata maupun pidana. Strategi yang detail dan banyak ini kemudian menjadi patokan Kaoru untuk menilai profesionalitas sebuah kantor hukum. Apalagi, nasihat hukum yang diberikan juga akurat, efektif, dan out of the box; terutama bagi ia yang tidak terbiasa dengan sengketa komersial.
“Menurut saya nasihat hukum yang diberikan sangat komprehensif. Para lawyers sangat ahli dan mengakomodasi kebutuhan kami. Semua nasihat yang diberikan didasarkan pada hal-hal kami diskusikan. Kami merasa sangat terbantu,” kata Kaoru.
2. Memahami Prioritas
Salah satu hal yang membuat Kaoru terkesan adalah antusiasme Tim CHP Law Firm dalam menyelesaikan tugas. Seluruh tahapan, dari awal hingga akhir, dikerjakan dengan semangat yang besar. Adapun melalui sistem dan tenggat kerja yang jelas, mereka mampu mengelola prioritas kerja, sehingga nasihat hukum yang dihasilkan dapat proporsional dengan kondisi masalah yang ada.